 |
| Saefur Rohman / Kebumen Ekspres |
Merunut keterangan Mantan Kepala Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren, Surip Supangat, insiden itu terjadi pada Rabu siang sekitar pukul 10.20 WIB. Berawal saat warga menolak proses pemagaran di kawasan lapangan tembak yang tengah dilakukan TNI AD di Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren.
Tak lama setelah itu, gesekan antara warga dan anggota TNI pun tak bisa dihindarkan. "Awalnya, warga menolak dan sampat menghalangi TNI untuk menghentikan pemagaran."
"Lalu terjadilah cekcok antara anggota TNI dan masyarakat yang memiliki tanah di lokasi. Masyarakat kena pukulan dan ditendang oleh oknum tentara dan juga ada yang ketembak. Ada sejumlah warga yang terluka dilarikan ke Puskesmas Buluspesantren," kata Surip, Rabu siang.
Kejadian itu lantas membuat warga mendesak TNI AD menghentikan proses pemagaran di kawasan urut sewu, khususnya di Desa Brecong dan Setrojenar. Aspirasi itu disampaikan dengan cara mendatangi Rumah Dinas Bupati Kebumen usai terjadi kontak fisik.
Dengan kendaraan roda dua dan empat, ratusan warga mendatangi Rumah Dinas Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz Rabu siang. Massa membawa bendera merah putih dan pamflet bertuliskan protes dan penolakan terhadap pemagaran di lahan Urut Sewu. Aksi unjuk rasa warga mendapat kawawalan ketat oleh jajaran kepolisian dan Satpol PP Kebumen.
Surip Supangat yang juga menjadi koordinator aksi, mengatakan, kedatangan mereka dalam rangka meminta bupati Kebumen, Yazid Mahfudz agar menghentikan proses pemagaran di lahan Urut Sewu. "Intinya kami minta untuk diluruskan supaya pemagaran di tanah warga masyarakat khususnya Setrojenar, Brecong harus dihentikan," katanya.
Rabu siang sekitar pukul 12.20 WIB, Bupati Kebumen Yazid Mahfudz terlihat menemui para pendemo. Bupati dalam arahannya mengatakan bahwa permasalahan tersebut akan segera diselesaikan. Bupati Yazid dalam arahannya meminta warga untuk melengkapi sertifikat tanah yang akan dilakukan ganti rugi
Alih-alih menenangkan, massa justru menghujani Bupati dengan ungkapan kekecewaan. Hingga kemudian, perwakilan massa diterima untuk menggelar audiensi dengan Bupati.
Kali ini, kedua belah pihak satu meja di ruang pertemuan Bupati Kebumen. Dalam kesempatan itu, perwakilan warga meminta Bupati Yazid membuat pernyataan tertulis yang intinya meminta pemagaran TNI dihentikan.
Negosiasi berjalan alot. Hingga kemudian, desakan perwakilan warga urut sewu sepertinya membuat Bupati Yazid bereaksi keras. Bupati Yazid tampak berdiri dan mengacungkan tangan kepada Ketua USB, Widodo Sunu Nugroho.
Bupati Yazid kemudian menyampaikan, akhirnya memutuskan untuk meminta TNI AD menghentikan sementara proses pemagaran di urut sewu. Namun demikian ia menolak menuruti desak perwakilan warga yang memintanya membuat pernyataan tertulis soal penghentian pembangunan pagar urut sewu.
"Iya saya hentikan. Ini ada wartawan semua jadi saksinya mereka akan mencatat pemagaran dihentikan," kata Gus Yazid.
Namun soal proses selanjutnya termasuk pemagaran, tegas dia, bukan kewenangan Bupati. "Maksudnya itu dihentikan sementara untuk meredam suasana usai keributan dengan TNI. Soal kewenangan bukan bupati wong itu dari pemerintah pusat," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dandim 0709 Kebumen, Letkol Inf Zamril Philiang belum bisa dimintai tanggapannya. Namun dalam kesempatan sebelumnya, dandim mengatakan, pemgaran di kawasan urut sewu tak bisa dihentikan karena merupakan kebijakan dari pusat. Dalam hal ini, TNI AD hanya menerima dan melaksanakan.
Dandim juga meminta, warga tidak terprovokasi dengan isu TNI merampas tanah rakyat. Bahkan, Dandim menuding, ada sekelompok orang yang sengaja memanaskan suasana di urut sewu.
Seperti diketahui, TNI AD tengah membangun pagar kawat setinggi dua meter. Memanjang di pesisir selatan Kebumen yang merupakan lapangan uji coba senjata. Pagar dibangun di 15 desa di tiga kecamatan. Dari Desa Wiromartan Kecamatan Mirit pada bagian ujung Timur, sejumlah Desa di Kecamatan Ambal, dan Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren dibagian Barat.
Saat ini, pembangunan tengah dilakukan di Desa Brecong Buluspesantren. Sebelumnya, penolakan berujung bentrok juga terjadi di Desa Wiromartan Kecamatan Mirit, yakni pada tahun 2015. (fur/cah)
