JAKARTA - Rumor Partai Gerindra akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, semakin kencang. Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto menegaskan partainya siap membantu pemerintahan Jokowi agar Indonesia bisa tumbuh lebih pesat. Keputusan politik resmi Gerindra akan disampaikan pada 17 Oktober 2019 mendatang.
"Apabila diperlukan, kami siap membantu. Itu sudah saya sampaikan di MRT beberapa lalu. Kalau diperlukan kami siap. Gerindra akan memberi gagasan optimis. Kami yakin Indonesia bisa tumbuh double digit dan Indonesia bisa cepat bangkit," tegas Prabowo usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Namun seandainya tidak masuk kabinet, Gerindra akan tetap loyal di luar pemerintahan. Prabowo menyebutnya sebagai kekuatan checks and balances. "Tentu sebagai penyeimbang. Kita di Indonesia tidak ada oposisi," imbuh Prabowo.
Menurut Prabowo, kontestasi politik melalui Pemilu sudah selesai. Saatnya, bersatu membangun negara. Mantan Danjen Kopassus itu menyatakan merah putih di atas segalanya.
Prabowo menekankan persatuan Indonesia harus dikedepankan ketimbang hal lain. Dia juga menyebut memiliki hubungan personal yang baik dengan Jokowi.
Tak hanya itu. Keduanya juga berdiskusi soal rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim). Prabowo mendukung hal tersebut.
"Kita bicara ibukota. Saya menyampaikan saya mendukung gagasan ibu kota. Beliau mengatakan melalui kajian-kajian yang tepat, dan sudah dilaksanakan. Kita mendukung gagasan itu," ucap Prabowo.
Presiden Jokowi sendiri menyatakan wacana koalisi juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, belum ada keputusan final. Dia mengapresiasi ide dan gagasan yang disampaikan Prabowo. Terutama soal konsep ekonomi.
"Kita tentu perlu sebuah stabilitas keamanan dan politik. Ini memerlukan persiapan-persiapan dalam rangka memayungi agar tidak terpengaruh oleh penurunan ekonomi global. Berkaitan dengan koalisi, belum final. Tetapi kami sudah berbicara banyak kemungkinan Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi," ujar Jokowi .
Saat ditanya lebih lanjut terkait kemungkinan Gerindra bergabung dengan pemerintah, Jokowi menegaskan belum ada keputusan final. Prabowo pun ikut menimpali. "Masih lama," sahut Prabowo, yang berdiri ada di samping presiden. Jokowi memastikan akan mengumumkan berdua dengan Prabowo jika akhirnya Gerindra bergabung. "Nanti kalau sudah final, kita sampaikan berdua lagi," papar Jokowi.
Prabowo menambahkan, hubungannya dengan Jokowi sangat baik. Dia menilai mungkin banyak yang tidak suka jika hubungan keduanya mesra. "Hubungan saya baik, bisa dikatakan mesra ya Pak. Tapi banyak yang nggak suka mungkin," jelas Prabowo.
Selain itu, Prabowo memastikan dirinya bakal menghadiri pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang. "Kalau diundang ya hadir lah. Diundang lurah harus hadir," terang Prabowo sambil tertawa.
Usai memberikan keterangan, Jokowi hendak mengantar Prabowo menuju pintu keluar istana. Salah seorang wartawan meminta kedua tokoh bangsa itu bersalaman dan melakukan swafoto. "Selfie pak, selfie dulu," teriak seorang wartawan.
Ternyata Jokowi dan Prabowo kembali menghampiri dan meminjam salah satu telepon pintar milik wartawan. Mantan gubernur DKI Jakarta itu melakukan swafoto menggunakan HP tersebut bersama Prabowo, dengan latar belakang wartawan yang meliput di Istana.
Setelah itu, Presiden melanjutkan mengantar Prabowo menuju pintu.
Pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut berlangsung selama satu jam. Keduanya bertemu pada pukul 15.00 WIB di Ruang Jepara Istana, Merdeka.
Isi pertemuan antara lain membahas soal kondisi keamanan bangsa dan langkah politik yang akan datang.
Menanggapi kabar Gerindra akan bergabung dalam pemerintahan, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya sangat terbuka. Termasuk jika ada partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bergabung. "PDIP membuka diri terhadap kerja sama itu," jelas Basarah, Jumat (11/10).
Menurutnya, PDIP menganut prinsip gotong royong dalam mengelola negara. Menurut dia, Indonesia sebagai negara yang besar harus dikelola secara bersama-sama.
"PDIP semangatnya adalah semangat gotong royong. Negara yang sangat besar ini harus dikelola bersama. Karena itu, kami membuka diri terhadap kerja sama tersbeut," ucapnya.
Namun, keputusan akhir terkait dengan bergabungnya parpol di luar KIK dalam koalisi pemerintahan, berada di tangan Jokowi. Basarah juga mengomentari pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia menyebut pertemuan itu adalah hal yang wajar.
"Apabila bentuk kerja samanya di kabinet, maka wewenang prerogatif itu ada di tangan Presiden Jokowi," bebernya.
Sebelum pengumuman kabinet, Jokowi mengagendakan bertemu dengan ketum-ketum parpol. Baik dari parpol koalisi dan parpol di luar pendukungnya. Namun, Basarah mengaku tidak tahu apa yang akan dibicarakan Jokowi dengan ketum parpol tersebut.
Sementara itu, Waketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap cocok mengemban jabatan menteri. Terutama di bidang kepemudaan.
Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean menjelaskan, partainya memiliki 14 program prioritas. Program tersebut sudah ditawarkan ke Presiden Jokowi. Dia menilai potensi Demokrat ada di bidang sosial dan ekonomi. Dia memastikan partainya siap jika diminta Jokowi membantu pemerintahannya.
"Bisa di mana saja. Kalau bicara 14 program prioritas Demokrat itu mencakup semua aspek. Ada ekonomi, hukum, politik dan sosial. Segala macam di sana. Tinggal nanti Pak Jokowi melihat. Demokrat pasti bantu beliau. Demokrat akan ikuti kemauan presiden," kata Ferdinand.
Nama AHY disebut-sebut menjadi kandidat menteri pemuda dan olahraga (menpora) di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut kunjungan SBY dan Prabowo ke Jokowi merupakan bagian dari penghormatan antar tokoh bangsa. Silaturahim antar pimpinan bangsa sangat baik. PKS menghormati figur-figur pimpinan bangsa. Namun, PKS tetap menyatakan berada di luar pemerintahan.
Menurutnya, oposisi sangat diperlukan untuk demokrasi yang sehat. "Terkait posisi politik, PKS berharap partai pendukung Prabowo-Sandi bersama dalam #KamiOposisi. Karena oposisi itu mulia. Oposisi diperlukan untuk demokrasi yang sehat," ucap Mardani. (rh/fin)
"Apabila diperlukan, kami siap membantu. Itu sudah saya sampaikan di MRT beberapa lalu. Kalau diperlukan kami siap. Gerindra akan memberi gagasan optimis. Kami yakin Indonesia bisa tumbuh double digit dan Indonesia bisa cepat bangkit," tegas Prabowo usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Namun seandainya tidak masuk kabinet, Gerindra akan tetap loyal di luar pemerintahan. Prabowo menyebutnya sebagai kekuatan checks and balances. "Tentu sebagai penyeimbang. Kita di Indonesia tidak ada oposisi," imbuh Prabowo.
Menurut Prabowo, kontestasi politik melalui Pemilu sudah selesai. Saatnya, bersatu membangun negara. Mantan Danjen Kopassus itu menyatakan merah putih di atas segalanya.
Prabowo menekankan persatuan Indonesia harus dikedepankan ketimbang hal lain. Dia juga menyebut memiliki hubungan personal yang baik dengan Jokowi.
Tak hanya itu. Keduanya juga berdiskusi soal rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim). Prabowo mendukung hal tersebut.
"Kita bicara ibukota. Saya menyampaikan saya mendukung gagasan ibu kota. Beliau mengatakan melalui kajian-kajian yang tepat, dan sudah dilaksanakan. Kita mendukung gagasan itu," ucap Prabowo.
Presiden Jokowi sendiri menyatakan wacana koalisi juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, belum ada keputusan final. Dia mengapresiasi ide dan gagasan yang disampaikan Prabowo. Terutama soal konsep ekonomi.
"Kita tentu perlu sebuah stabilitas keamanan dan politik. Ini memerlukan persiapan-persiapan dalam rangka memayungi agar tidak terpengaruh oleh penurunan ekonomi global. Berkaitan dengan koalisi, belum final. Tetapi kami sudah berbicara banyak kemungkinan Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi," ujar Jokowi .
Saat ditanya lebih lanjut terkait kemungkinan Gerindra bergabung dengan pemerintah, Jokowi menegaskan belum ada keputusan final. Prabowo pun ikut menimpali. "Masih lama," sahut Prabowo, yang berdiri ada di samping presiden. Jokowi memastikan akan mengumumkan berdua dengan Prabowo jika akhirnya Gerindra bergabung. "Nanti kalau sudah final, kita sampaikan berdua lagi," papar Jokowi.
Prabowo menambahkan, hubungannya dengan Jokowi sangat baik. Dia menilai mungkin banyak yang tidak suka jika hubungan keduanya mesra. "Hubungan saya baik, bisa dikatakan mesra ya Pak. Tapi banyak yang nggak suka mungkin," jelas Prabowo.
Selain itu, Prabowo memastikan dirinya bakal menghadiri pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang. "Kalau diundang ya hadir lah. Diundang lurah harus hadir," terang Prabowo sambil tertawa.
Usai memberikan keterangan, Jokowi hendak mengantar Prabowo menuju pintu keluar istana. Salah seorang wartawan meminta kedua tokoh bangsa itu bersalaman dan melakukan swafoto. "Selfie pak, selfie dulu," teriak seorang wartawan.
Ternyata Jokowi dan Prabowo kembali menghampiri dan meminjam salah satu telepon pintar milik wartawan. Mantan gubernur DKI Jakarta itu melakukan swafoto menggunakan HP tersebut bersama Prabowo, dengan latar belakang wartawan yang meliput di Istana.
Setelah itu, Presiden melanjutkan mengantar Prabowo menuju pintu.
Pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut berlangsung selama satu jam. Keduanya bertemu pada pukul 15.00 WIB di Ruang Jepara Istana, Merdeka.
Isi pertemuan antara lain membahas soal kondisi keamanan bangsa dan langkah politik yang akan datang.
Menanggapi kabar Gerindra akan bergabung dalam pemerintahan, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya sangat terbuka. Termasuk jika ada partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bergabung. "PDIP membuka diri terhadap kerja sama itu," jelas Basarah, Jumat (11/10).
Menurutnya, PDIP menganut prinsip gotong royong dalam mengelola negara. Menurut dia, Indonesia sebagai negara yang besar harus dikelola secara bersama-sama.
"PDIP semangatnya adalah semangat gotong royong. Negara yang sangat besar ini harus dikelola bersama. Karena itu, kami membuka diri terhadap kerja sama tersbeut," ucapnya.
Namun, keputusan akhir terkait dengan bergabungnya parpol di luar KIK dalam koalisi pemerintahan, berada di tangan Jokowi. Basarah juga mengomentari pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia menyebut pertemuan itu adalah hal yang wajar.
"Apabila bentuk kerja samanya di kabinet, maka wewenang prerogatif itu ada di tangan Presiden Jokowi," bebernya.
Sebelum pengumuman kabinet, Jokowi mengagendakan bertemu dengan ketum-ketum parpol. Baik dari parpol koalisi dan parpol di luar pendukungnya. Namun, Basarah mengaku tidak tahu apa yang akan dibicarakan Jokowi dengan ketum parpol tersebut.
Sementara itu, Waketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap cocok mengemban jabatan menteri. Terutama di bidang kepemudaan.
Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean menjelaskan, partainya memiliki 14 program prioritas. Program tersebut sudah ditawarkan ke Presiden Jokowi. Dia menilai potensi Demokrat ada di bidang sosial dan ekonomi. Dia memastikan partainya siap jika diminta Jokowi membantu pemerintahannya.
"Bisa di mana saja. Kalau bicara 14 program prioritas Demokrat itu mencakup semua aspek. Ada ekonomi, hukum, politik dan sosial. Segala macam di sana. Tinggal nanti Pak Jokowi melihat. Demokrat pasti bantu beliau. Demokrat akan ikuti kemauan presiden," kata Ferdinand.
Nama AHY disebut-sebut menjadi kandidat menteri pemuda dan olahraga (menpora) di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut kunjungan SBY dan Prabowo ke Jokowi merupakan bagian dari penghormatan antar tokoh bangsa. Silaturahim antar pimpinan bangsa sangat baik. PKS menghormati figur-figur pimpinan bangsa. Namun, PKS tetap menyatakan berada di luar pemerintahan.
Menurutnya, oposisi sangat diperlukan untuk demokrasi yang sehat. "Terkait posisi politik, PKS berharap partai pendukung Prabowo-Sandi bersama dalam #KamiOposisi. Karena oposisi itu mulia. Oposisi diperlukan untuk demokrasi yang sehat," ucap Mardani. (rh/fin)