Dalam kegiatan untuk membahas sejumlah isu dan kebijakan pembangunan Kebumen itu, sejumlah Kades malah mempertanyakan soal sepeda motor inventaris serta tunjangan mereka yang belum turun.
Pertanyaan itu muncul setelah Bupati dan jajarannya memaparkan sejumlah hal terkait fasilitas pembangunan, pengendalian dan pelestarian aset Eks PNPM dalam rangka pencegahan korupsi Kabupaten Kebumen tahun 2019.
Begitu mendapat kesempatan untuk bertanya, Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam, Ahmad Bahrun "curhat" kepada para petinggi di Kebumen. Mulai dari repotnya pihak desa mengerjakan administrasi karena banyaknya perangkat yang belum lihai dalam mengoperikan komputer.
Sementara di saat bersamaan, Pemdes dituntut harus sesegera mungkin menyusun laporan. Sampai kemudian, Ahmad Bahrun menyinggung soal operasional kendaraan bermotor roda dua.
"Kami harapkan ada inventarisasi motor baru, dan kalau bisa jangan sampai anggaran telat turunya, juga SPJ yang harus diselesaikan dengan segera karena perangkat kami masih banyak yang belum lancar mengoprasikan komputer dengan cepat," katanya.
Kepala Dispermades Frans Haidar mengakui ada banyak masukan dan keluhan dari para Kades kemarin. Salah satunya, soal sepeda motor. Menurutnya, itu akan menjadi masukan dan bahan evaluasi Pemkab ke depan. Hanya, soal sepeda motor, Frans enggan menjawab.
Ia memilih menyerahkannya kepada wakil Bupati Arif Sugiyanto yang juga hadir pada kesempatan itu. "Usulan dan keluhan serta masukan nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan perbaikan. Hanya untuk soal inventaris motor biar pak wakil yang menjawab," ujarnya.
Lalu apa jawaban Arif Sugiyanto? Wabup Arif mengaku sangat mengapresiasi keterbukaan para Kades dalam forum kemarin. Dan, Wabup menegaskan akan dipertimbangkan. Wabup Arif mengungkapkan akan segera berkoordinasi dengan Bupati. Termasuk, soal inventariasi kendaraan operasional kepala desa.
"Dari usulan yang paling seksi adalah motor, mudah-mudahan bisa turun secepatnya. Dari anggaraan diprediksi turun 2021. Namun, di anggaran perubahan nanti kita lihat mampu atau tidak. Nanti akan saya koordinasikan dengan Pak Bupati (Yazid Mahfudz)," katanya.
Selain itu, kendaraan oprasional juga akan dipilah tergantung wilayah geografis desa. "Motor - motor juga harus dibedakan untuk wilayah agar dapat digunakan dengan maksimal," imbuh Wabup.
Terkait usulan soal tunjangan Kades, Wabup Arif mengatakan ada kebijakan baru di tahun 2020. Yakni pembayaran dan tunjangan akan dilakukan di depan. "Insya alloh tunjangan dilakukan di depan. Dana desa juga nantinya bisa dilakukan untuk pembayaran BPJS, sehingga kepala desa dan perangkat bisa mendapat jaminan, baik jaminan kesehatan, kecelakan kerja maupun kematian," katanya.
Hadir pada acara tersebut, Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz, Wakil Bupati Arif Sugiyanto, Kapaolres Kebumen AKBP Rudy Cahya Kurniawan, Kepala Dispermades P3A Frans Haidar. Serta para camat, kepala desa, dan Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) se-Kabupaten Kebumen.(fur/cah)
