Sekedar Infomasi Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan. Ini yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun opini tersebut didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). Selain itu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Penghargaan dari Kementerian Keuangan ini lantaran Kebumen telah berhasil menerima opini WTP yang kelima kalinya. Ini dimulai pada tahun 2011, 2012, 2015, 2017 dan 2018. Pada kesempatan itu, juga dilakukan MoU antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab Kebumen.
Dalam kesempatan tersebut Sulaimansyah menyampaikan Pemerintah Pusat sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Kebumen. Ini dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan sehingga dapat meraih WTP. Menurutnya, Menteri Keuangan berpesan agat terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut. Selain itu juga harus mewujudkan good governance dan clean government. "Utamakan anggaran yang ada untuk kesejahteraan rakyat," pintanya.
Terkait MoU, akan ada monitoring terhadap belanja APBN di Kebumen. Sulaimansyah menyampaikan, Jawa Tengah menjadi salah satu prioritas percepatan pembangunan. Sehingga memungkinkan gelontoran anggaran pusat tinggi di tahun mendatang. Untuk itu, sinergitas dan komitmen bersama perlu dibangun agar pengelolaan APBN ini berjalan dengan baik. “Juga akan dilakukan pertukaran data maupun informasi keuangan antara Pemkab Kebumen dan Kementerian Keuangan. Selain itu juga ada peningkatan kapasitas pengelola keuangan di desa maupun pada Badan Layanan Umum Daerah," ungkapnya.
Sementara itu Bupati Kebumen H Yazid Mahfudz menyampaikan keberhasilan tersebut dapat diraih berkat kerjasama semua pihak di jajaran Pemkab Kebumen. Bupati juga berpesan kepada para perangkat daerah untuk tetap mempertahankan prestasi opini WTP dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban yang baik. "Kita semua harus memiliki komitmen untuk mengelola anggaran secara transparasi dan akuntabel, sehingga hasil dari pelaksanaan anggaran tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Adanya MoU dengan Kementerian Keuangan, Yazid menyambut baik atas hal tersebut. Dengan dilaksanakannya MoU tentang pengawasan, tukar data dan informasi ini akan membawa manfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan di Kabupaten Kebumen. (mam)
