KEBUMEN (kebumenekspres.com)-Status sebagai daerah termiskin di Jawa Tengah sepertinya menjadi kado pahit Kebumen di tahun 2019. Tak pelak, predikat itu menuai keprihatinan banyak pihak.
Pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Kebumen, Dr H M Khambali SFil SH, menyampaikan status termiskin di Jawa Tengah yang disandang Kebumen tentu bukan hal yang enak didengar.
Namun lebih penting, kata dia, akar permasalahan harus segera dicari untuk kemudian dicarikan solusinya agar Kebumen dapat mentas dari kemiskinan. Khambali lantas menyebut, miss manajemen dan kekeliruan pengelolaan punya andil besar dalam kemiskinan yang terjadi di Kebumen.
"Saya melihat dana pengentasan kemiskinan cukup besar, dan ada di beberapa OPD. Namun karena dikelola secara parsial jadinya tidak tepat sasaran, " kata pria yang juga Dosen Fak Hukum UP45 Yogyakarta
Khambali lantas mencontohkan, selama ini penanganan kemiskinan yang dilakukan masih parsial atau belum menyeluruh. Ia lantas menganalogikan penanganan bencana yang saat ini ditangani BPBD sementara penanganan pajak kendaraan bermotor ada Samsat.
Penanganan model begitu, kata Khambali jelas tidak efektif. "Penanganan kemiskinan harus terpadu sehingga akan tepat sasaran. Namun yang terlebih penting ada penanganan pengentasan kemiskinan harus terbebas dari korupsi dan kepentingan politik sesaat. Seperti dikaitkan dengan Pilkada misalnya," imbuh dia.
Mengatasi kemiskinan, kata Khambali, tak bisa dilepaskan dari pemerintahan yang berkeadilan dan bermartabat. Kkonsepnya adalah penyelenggara negara, baik eksekutuf, legislatif, dan yudikatif, serta LSM-LSM bersikap secara berkeadilan bermartabat untuk mengentaskan kemiskinan.
"Berkeadilan bermartabat adalah sikap nguwongke wong, memanusiakan manusia, "jelasnya.
Mulai sekarang dan seterusnya, kata Khambali, seharusnya pemerintah memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat. "Karena rakyat adalah pemegang daulat,” imbuh Khambali.
Jika pemerintah Kebumen menyikapi kemiskinan layaknya seperti menghadapi sebuah bencana, kata Khambali, pasti dalam waktu tak lama persoalan itu akan teratasi. "Sebenarnya dengan dinobatkan sebagai kabupaten termiskin nomor 1 di Jawa Tengah, itu sudah merupakan bencana. Tapi saya tidak tahu jika apakah kemiskinan "dipelihara" untuk menggaet anggaran dari pusat? Wallahu a'lam,” ungkapnya.
Terlebih jika melihat Bupati Kebumen merupakan seorang kyai, dirinya tentu tidak yakin jika bupati berniat demikian. "Tapi saya tidak tahu pejabat yang lainnya menyikapinya bagaimana *bukan "saya tidak yakin beliau" tapi "saya yakin beliau tidak", Tandas Khambali.
Khambali, mengaku siap bila pemikirannya dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan di Kebumen. Namun, sebagus apapun konsep, tanpa kemauan serius dari pemerintah atau penyelenggara negara, konsep itu hanya akan sia-sia.
Sayangnya, seringkali pemerintah tak mau mendengar bila ada pihak-pihak yang memberi masukan. "Kemauan penguasa, kemauan penyelenggara negara tidak mendukung untuk mengimplementasikannya. Kelemahan kultur di kalangan kita adalah sesiapa yang menduduki jabatan mendadak ia seakan-akan menjadi ahli, superior, sehingga tidak sudi mendengar pihak lain. Kelemahan negeri ini terletak pada hukum dan penegakannya," kata dia.
Terpisah, Pengasuh Pondok Pesantren Alhasani Ustadz Asyhari Muhammad Al Hasani mengaku agak heran dengan status Kebumen termiskin. Apalagi, angka pengangguran di Kebumen bisa dikatakan rendah.
Melihat fakta itu, menurutnya, kemiskinan ini tak lepas dari kurangnya kepedulian pemerintah kepada warganya. khususnya seperti upah kerja buruh tani masalnya, untuk kabupaten Kebumen sendiri tergolong masih sangat rendah.
"Dan mirisnya lagi Kebumen banyak ditemukan yang kaya masih mengaku miskin, dan akhirnya yang benar benar miskin bertambah miskin,’ ujar Ustad Gus Hari.
Untuk itu, Dirinya berharap, Pemerintah harus lebih peka dan peduli terhadap nasib masyarkat bawah. "Coba sekali kali turun ke bawah,lihat kondisi yang dirasakan masyarakat. Jangan hanya mau turun ke masyarakat saat menjelang pilkada saja. Itu sama saja hanya dengan tebar pesona namanya," sindir Gus Hari.(cah)
Pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Kebumen, Dr H M Khambali SFil SH, menyampaikan status termiskin di Jawa Tengah yang disandang Kebumen tentu bukan hal yang enak didengar.
Namun lebih penting, kata dia, akar permasalahan harus segera dicari untuk kemudian dicarikan solusinya agar Kebumen dapat mentas dari kemiskinan. Khambali lantas menyebut, miss manajemen dan kekeliruan pengelolaan punya andil besar dalam kemiskinan yang terjadi di Kebumen.
"Saya melihat dana pengentasan kemiskinan cukup besar, dan ada di beberapa OPD. Namun karena dikelola secara parsial jadinya tidak tepat sasaran, " kata pria yang juga Dosen Fak Hukum UP45 Yogyakarta
Khambali lantas mencontohkan, selama ini penanganan kemiskinan yang dilakukan masih parsial atau belum menyeluruh. Ia lantas menganalogikan penanganan bencana yang saat ini ditangani BPBD sementara penanganan pajak kendaraan bermotor ada Samsat.
Penanganan model begitu, kata Khambali jelas tidak efektif. "Penanganan kemiskinan harus terpadu sehingga akan tepat sasaran. Namun yang terlebih penting ada penanganan pengentasan kemiskinan harus terbebas dari korupsi dan kepentingan politik sesaat. Seperti dikaitkan dengan Pilkada misalnya," imbuh dia.
Mengatasi kemiskinan, kata Khambali, tak bisa dilepaskan dari pemerintahan yang berkeadilan dan bermartabat. Kkonsepnya adalah penyelenggara negara, baik eksekutuf, legislatif, dan yudikatif, serta LSM-LSM bersikap secara berkeadilan bermartabat untuk mengentaskan kemiskinan.
"Berkeadilan bermartabat adalah sikap nguwongke wong, memanusiakan manusia, "jelasnya.
Mulai sekarang dan seterusnya, kata Khambali, seharusnya pemerintah memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat. "Karena rakyat adalah pemegang daulat,” imbuh Khambali.
Jika pemerintah Kebumen menyikapi kemiskinan layaknya seperti menghadapi sebuah bencana, kata Khambali, pasti dalam waktu tak lama persoalan itu akan teratasi. "Sebenarnya dengan dinobatkan sebagai kabupaten termiskin nomor 1 di Jawa Tengah, itu sudah merupakan bencana. Tapi saya tidak tahu jika apakah kemiskinan "dipelihara" untuk menggaet anggaran dari pusat? Wallahu a'lam,” ungkapnya.
Terlebih jika melihat Bupati Kebumen merupakan seorang kyai, dirinya tentu tidak yakin jika bupati berniat demikian. "Tapi saya tidak tahu pejabat yang lainnya menyikapinya bagaimana *bukan "saya tidak yakin beliau" tapi "saya yakin beliau tidak", Tandas Khambali.
Khambali, mengaku siap bila pemikirannya dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan di Kebumen. Namun, sebagus apapun konsep, tanpa kemauan serius dari pemerintah atau penyelenggara negara, konsep itu hanya akan sia-sia.
Sayangnya, seringkali pemerintah tak mau mendengar bila ada pihak-pihak yang memberi masukan. "Kemauan penguasa, kemauan penyelenggara negara tidak mendukung untuk mengimplementasikannya. Kelemahan kultur di kalangan kita adalah sesiapa yang menduduki jabatan mendadak ia seakan-akan menjadi ahli, superior, sehingga tidak sudi mendengar pihak lain. Kelemahan negeri ini terletak pada hukum dan penegakannya," kata dia.
Terpisah, Pengasuh Pondok Pesantren Alhasani Ustadz Asyhari Muhammad Al Hasani mengaku agak heran dengan status Kebumen termiskin. Apalagi, angka pengangguran di Kebumen bisa dikatakan rendah.
Melihat fakta itu, menurutnya, kemiskinan ini tak lepas dari kurangnya kepedulian pemerintah kepada warganya. khususnya seperti upah kerja buruh tani masalnya, untuk kabupaten Kebumen sendiri tergolong masih sangat rendah.
"Dan mirisnya lagi Kebumen banyak ditemukan yang kaya masih mengaku miskin, dan akhirnya yang benar benar miskin bertambah miskin,’ ujar Ustad Gus Hari.
Untuk itu, Dirinya berharap, Pemerintah harus lebih peka dan peduli terhadap nasib masyarkat bawah. "Coba sekali kali turun ke bawah,lihat kondisi yang dirasakan masyarakat. Jangan hanya mau turun ke masyarakat saat menjelang pilkada saja. Itu sama saja hanya dengan tebar pesona namanya," sindir Gus Hari.(cah)