Papdesi diberi nama Walet Mas. Keputusan itu berdasar pada rapat konsolidasi Kades di Gedung Serbaguna Desa Bojongsari Kecamatan Alian, Rabu (26/2/2020). Ini mengusung tema ‘Membangun Negara dari Desa’. pada kesempatan itu muncul beberapa kesepakatan seperti penyusunan AD/ART paguyuban serta pembentukan kepengurusan Walet Mas Papdesi.
Dari hasil kesepakatan bersama para Kades yang hadir, memutuskan Kades Wonoharjo Rowokele Sri Budi Murniyanto sebagai Ketua Umum Walet Mas Papdesi. Sedangkan Ketua 1 dijabat oleh Kepala Desa Seling Kecamatan Karangsambung Sutarjo . Adapun untuk Ketua 2 Kepala Desa Bojongsari, Kecamatan Alian Edy.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Walet Mas Papdesi Sri Budi Murniyanto menyampaikan, terbentuknya paguyuban Kades di Kabupaten Kebumen dapat untuk menjalin kekompakan dan kerukunan antar Kades. Selain itu juga mempermudah mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masing-masing Kades.
“Ini momentum yang menggembirakan. Karena rekan-rekan Kades memang mengharapkan ada peguyuban yang nantinya bisa mengakomidir aspirasi Kades baik ke tingkat Kabupaten, Provinsi hingga pusat,” jelasnya.
Pihaknya menambahkan beberapa program yang akan di perjuangkan meliputu dapat mengembalikan hak asal-usul terkait kewenangan desa. Adapun rencana pengukuhan kepengurusan dan deklarasi, akan menunggu hasil pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus DPD.
Sekedar informasi, Papdesi merupakan organisasi atau perkumpulan aparatur pemerintahan desa yang saat ini diakui secara legal formal di tingkat Provinsi maupun Nasional. Terbukti, dari struktur kepengurusan yang ada seperti Dewan Penasehat dijabat oleh Mendagri, kemudian untuk Dewan Pembina dijabat Gubernur Jawa Tengah.
Disebutkan Budi, hasil pertemuan telah mengerucut pada beberapa rumusan penting. Ini dalam mendorong kebijakan pemerintah untuk dapat berpihak kepada desa. Beberapa diantaranya meningkatkan pagu Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi 15 % dari DAU atau transfer dari APBN setelah dipotong DAK. Selain itu, mengalokasikan dana bantuan khusus untuk tambahan penghasilan kepala desa, bagi desa yang tidak memiliki tanah kas desa atau bengkok. Walet Mas Papdesi juga meminta agar dilibatkan dalam setiap penyusunan kebijakan maupun regulasi yang terkait dengan pemerintahan desa. (mam)
