 |
| Arif Yuswandono |
Oleh sebab itu, warga masyarakat diminta cerdas dalam menyikapi Pilkada. Salah satunya, dengan tidak salah memilih pemimpin.
"Pilkada diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Bebas dari dosa masa lalu, sigap dan energik, serta menguasai persoalan pemerintahan. Dia tidak boleh tersandera oleh kepentingan politik dan balas budi yang menghambat laju roda pembangunan," kata pemerhati Kebijakan Kebumen, Arif Yuswandono, kemarin (29/2/2020).
Arif mengatakan, harapan besar mengiringi terkait dengan Pilbup Kebumen. Apalagi di tengah situasi terkini, dimana Kebumen menjadi daerah termiskin di Jawa Tengah. Belum lagi cap buruk pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Itu bukan kabar baik. Bahkan saat ini Kebumen sudah tertinggal dari daerah lain, bahkan yang tadinya berada di bawah Kebumen dari sisi pembangunan. Oleh sebab itu, Arif menegaskan, Kebumen harus bergegas bila tidak ingin terus tertinggal. "Kebumen harus lari lebih kencang jika ingin mengejar ketertinggalan dari daerah lain," tegasnya.
Kaitannya dengan itu, Kebumen membutuhkan pemimpin yang kuat serta mendapat dukungan dari semua elemen, termasuk di dalamnya legislatif.
"Dibutuhkan pemerintahan yang merdeka dan berdaulat agar dapat membuat keputusan-keputusan strategis yang cepat dan tepat. Pemerintahan yang efektif dan efisien inilah yang disebut oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani sebagai kedaulatan politik," katanya.
Kedaulatan politik adalah sebuah konsep yang digagas pemerintahan Jokowi untuk mempercepat pembangunan dan menarik sebesar-besarnya investasi. Pemerintah, dalam hal ini kepala daerah dapat bekerja lebih fokus tanpa dibebani politik balas budi kepada parpol di lembaga legislatif.
"Tak dapat dipungkiri bahwa penyebab maraknya kasus korupsi dan terjadinya OTT KPK di Kebumen adalah overlaping legislatif yang ingin terlibat dalam penggunaan anggaran dalam bentuk pokok-pokok pikiran atau pokir," ujarnya.
Hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif juga menyebabkan beberapa rancangan peraturan daerah gagal ditetapkan sebagai Perda. Seperti kasus raperda Pariwisata beberapa waktu lalu.
"Belajar dari pengalaman masa lalu, Kebumen membutuhkan pemimpin yang kuat dan berdaulat secara politik. Namun tetap memprioritaskan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Lembaga DPRD dikembalikan fungsinya sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi," ujar Arif.
Misi ini akan terwujud ketika paslon bupati dan wakil bupati Kebumen tidak memiliki beban dan hutang politik kepada para partai pengusung. Tidak ada lagi kontrak-kontrak politik gelap dan kesepakatan bagi-bagi proyek. Semua harus didasari atas kesadaran bersama untuk membangun Kebumen," katanya.
Harapan sama juga dikemukakan Anggota Dewan Presidium Formasi Kabupaten Kebumen, Agus Khanif. Agus berharap, Pilkada mendatang mampu menghasilkan Kepala Daerahyang lebih baik dari sebelumnya, yang bisa membawa perubahan Kebumen lebih maju, adil dan sejahtera. Kepala Daerah yang benar-benar memahami permasalahan daerahnya, mau mendengarkan kritik dan saran, serta masih punya gairah untuk terus belajar.
"Sekarang saatnya parpol harus berani melakukan perubahan dalam menentukan kandidat yang akan diusung secara demokratis, jujur, adil dan terbuka. Keterbukaan ini sangat penting bagi masyarakat, agar tidak seperti membeli kucing dalam karung. Sedangkan bagi parpol pengusung, kredibilitasnya akan semakin terjaga, dan masyarakat akan semakin percaya," ujarnya.
Adapun masyarakat sebagai pemilih, kata Agus, diminta bijaksana dalam menjatuhkan pilihan. "Pilihlah yang terbaik di antara yang ada. Pilihlah atas dasar pertimbangan matang dan rasional, tidak grasa-grusu, bukan atas dasar primordial saja (asal usul daerah/wilayah atau partai pengusung)."
"Apalagi hanya atas dasar besarnya wuwuran. Sebab jika dia terpilih, akan berkuasa selama 5 tahun. Segala kebijakan strategis yang menjadi impian dan harapan kita ada di genggaman kekuasaannya. Bila sampai salah pilih, maka sirnalah harapan dan impian kita," katanya. (cah)
