Satu diantaranya meninggal dunia. Di saat bersamaan, Pemkab Kebumen memantau 1.531 orang orang Dalam Pantauan (ODP) dan 39 orang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
Jumlah PDP dan ODP diyakini akan semakin meningkat, mengingat jumlah pendatang atau perantauan yang pulang ke Kebumen akan semakin banyak di beberapa hari kedepan.
Selain itu banyaknya PDP dan ODP yang belum dites corona. Sudah begitu, kesadaran masyarakat akan kebijakan social distancing dinilainya masih belum sesuai harapan.
"Bahkan tenaga medis dan masyarakat pun kekurangan APD terlihat beberapa waktu yang lalu RSUD. Beberapa terlihat pula di Puskesmas dan RS membuat selebaran donasi APD. Berdampak pula pada social seperti penolakan pemakaman jenazah dan lain sebagainya,” tuturnya, yang juga merupakan anggota DPRD dari Fraksi PKB tersebut.
Menyikapi hal itu, lanjut Saeful, tentunya semua elemen harus bergerak bersama, bersinergi, gerak cepat, tepat, fokus dan terpadu. Ini termasuk juga DPRD. Ia pun mendorong agar DPRD Kebumen dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Virus Corona atau Covid-19.
“Saya pribadi dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang perlu agar DPRD Kabupaten Kebumen membentuk pansus Covid-19 sebagai dukungan bagi pemerintah untuk menangani wabah Covid-19,” tegasnya.
Saeful menegaskan, Pansus dapat dibuat mendasari pada Undang-undang MD3, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Tatib DPRD Kabupaten Kebumen. Dalam aturan Pansus dibentuk untuk melaksanakan fungsi DPRD termasuk menangani masalah/urusan yang bersifat mendesak atau memerlukan penanganan segera.
"Karena wabah Covid-19 ini termasuk masalah yang bersifat mendesak dan memerlukan penanganan segera maka kami mendorong DPRD untuk membuat Pansus Covid-19," ungkapnya.
Adapun tugas Pansus nantinya adalah menjadi mitra Gugus Tugas Corona untuk merumuskan langkah-langkah-langkah strategis dalam penanganan covid-19. Selain itu merumuskan dan mengkaji kebijakan penanganan dampak baik jangka pendek, menengah, panjang. Membahas dan menyepakati realokasi anggaran yang akan digunakan untuk menangani Covid-19 serta mengawasi pelaksanaan pencegahan covid-19 dan membuat posko pengaduan masyarakat terkait covid-19. “Selain itu kami berharap Pansus nantinya akan membuat kajian-kajian bersama komisi-komisi yang ada,” paparnya.
Untuk Komisi A memastikan pemerintahan terus berjalan dengan inovasi-inovasi dan model pelayanan ditengah tengah adanya Covid-19 seperti yang dilakukan saat musrenbangkab secara streaming, merumuskan model dan kebijakan pembelajaran bagi siswa sekolah saat masih darurat covid-19 dan lainnya.
Komisi B mengkaji dampak perekomomian dan kejahteraan masyarakat, termasuk penanganan dan kesediaan tenaga medis serta kebutuhan medis lainnya. Komisi C melakukan rasionalisasi anggaran dan membuat kajian Pendapatan daerah setelah adanya Covid-19 dan lainnya. Adapun untuk Komis D membahas kebutuhan infrastruktur untuk penanganan Covid-19 dan mengawasi lalu lintas orang dan barang ditengah-tengah Covid. “Selain itu mengkaji dampak pembangunan infrastruktur setelah adanya Covid-19 karena seperti yang kita ketahui banyak anggaran-anggaran yang tadinya untuk pembangunan infrastruktur direalokasi untuk penanganan Covid-19 khususnya dari DAK, DID dan sumber anggaran lainnya,” katanya.
Saeful menambahkan dalam bekerja Pansus juga harus menggunakan mekanisme kerja sesuai dengan protocol Covid-19, dan kalau diperlukan kami akan membuat protocol kerja khusus DPRD pada saat wabah covid ini masih berlangsung.
Di Kebumen sendiri, sudah ada dua orang yang dinyatakan positif corona. Satu diantaranya meninggal dunia. Di saat bersamaan, Pemkab Kebumen memantau 1.531 orang orang Dalam Pantauan (ODP) dan 39 orang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP). (mam)
