Pemerhati Kebijakan Kabupaten Kebumen, Nuryadi Wulantoro, dimintai tanggapannya soal perkembangan terbaru covid-19, Kamis (7/5/2020) di Kebumen mengungkapkan keprihatinannya. Tak hanya jumlah kasus yang terus melonjak, kondisi masyarakat menyikapi ancaman corona pun disebutnya membuat miris.
"Saya melihatnya miris. Masyarakat sama sekali tidak menyadari adanya wabah yang mematikan. Masalah jaga jarak , pakai masker dan tidak berkumpul dengan banyak orang dengan mudahñya diabaikan. Mereka seolah tidak takut. Seolah dengan cukup memakai hand sanitizer atau rutin menyemprotkan desinfektan masalah virus korona selesai," ujarnya.
Kekhawatiran Nuryadi sepertinya cukup beralasan. Gugus Penanganan Covid-19 Kebumen telah memastikan ada 27 positif corona di Kota ini. Tak hanya berasal dari kalangan "warga biasa", ada dokter hingga mahasiswi. Makin mengkhawatirkan, mereka yang positif corona di Kebumen tidak lagi didominasi mereka yang datang dari luar kota, namun sudah memasuki fase transmisi lokal.
Ditambah masih banyaknya warga masyarakat yang belum menyadari ancaman cobid-19, kata Nuryadi, semua pihak pantas khawatir terjadi ledakan covid-19 di Kebumen. Bahkan, Nuryadi menyebut, kebijakan penerapan PSBB yang tengah digodok Pemkab Kebumen tak cukup membuatnya optimis. "Ini cermin kegagalan kedisiplinan kita. PSBB sepertinya sudah terlambat di jalankan di Kebumen. Melihat PSBB daerah lain yang mengecewakan," imbuhnya.
Daripada PSBB, Nuryadi merekomendasikan Pemkab menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarat atau PKM yang juga tengah dilirik pemerintah pusat untuk dijalankan. "PKM hanya sekedar jalan tengah, karena pemerintah takut terjadi krisis sosial dan krisis ekonomi bila diberlakukan lockdown. Ini tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi hari-hari ini, pertempuran kita melawan wabah menjadi semakin gelap dan tak berujung. Harapan satu-satunya sekarang adalah segera di temukan vaksin. Dan itu pasti bukan dari kita," sesalnya.
Dari awal, Nuryadi mengaku sudah pesimis melihat upaya penanganan dan penanggulangan corona di Kebumen. Yang dilakukan Pemkab dan dinas terkait, kata Nuryadi masih bersifat menunggu. Dampak kebijakan "nunggu parah dulu baru bertindak" ini pun sudah dirasakan dampaknya sekarang ini.
"Dari awal wabah sudah tidak ada keberanian mengambil keputusan akibat dampak sosialnya pada masyarakat. Bansos terbentur birokrasi. Pemkab Kebumen tidak punya uang untuk dana cadangan hidup masyarakat jika segera di lakukan PSBB dari awal. Tak ada salahnya PMK di coba Pemkab Kebumen. Itu mungkin paling realistis di lakukan," saran Nuryadi. (cah)
* Ada perubahan judul dalam naskah berita ini. Tadinya tertulis PMK seharusnya PKM. Dengan demikian berita sudah diluruskan
