KEBUMEN(kebumenekspres.com)- Fraksi Gerindra menyoroti penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Kebumen dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah berkenaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kebumen, Krismawati, menyampaikan raihan WTP, apalagi enam kali berturut-turut memang hal yang positif. Sayangnya, rekor opini WTP kali ke enam ini dipandang tidak selaras atas kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.
"Perolehan opini WTP secara berturut-turut diberikan oleh BPK RI masih kontradiksi dengan kondisi masyarakat di daerah ini, " ujar Krismawati saat penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Gerindra Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaanan APBD tahun 2019 di Ruang Paripurna DPRD Kebumen,belum lama ini.
Fraksi Gerindra DPRD Kebumen menganggap belum tercermin adanya korelasi linier antara perolehan opini WTP dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kebumen. Termasuk indikator yang paling tampak didepan mata adalah problematika tingkat kemiskinan dan pengangguran."Karena angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih tinggi, pelayanan kesehatan juga masih menjadi keluhan masyarakat, SDM masih jauh dari harapan, " tuturnya.
Beberapa hal yang turut menjadi sorotan Fraksi Gerindra diantaranya mengenai persoalan pada sektor pertanian, dimana para petani masih dihantui rasa cemas akan gagal panen akibat kekeringan yang terus berlarut. Pekerjaan infrastruktur pun selama ini dinilai belum tertata rapi padahal cukup berpengaruh terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, kesiapan penanganan bencana mengingat Kebumen merupakan daerah rawan juga perlu menjadi prioritas.
Pada momentum laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD kepada legislatif selaku representasi masyarakat Kebumen. Pemkab Kebumen kedepan diminta lebih cermat dalam melakukan perencanaan sehingga alokasi anggaran dapat terserap tepat guna dan tepat sasaran. “Semoga dapat mempertahankan di tahun yang akan datang. Tentu dengan memperbaiki hal yang belum maksimal,” imbuhnya. (*)
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kebumen, Krismawati, menyampaikan raihan WTP, apalagi enam kali berturut-turut memang hal yang positif. Sayangnya, rekor opini WTP kali ke enam ini dipandang tidak selaras atas kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.
"Perolehan opini WTP secara berturut-turut diberikan oleh BPK RI masih kontradiksi dengan kondisi masyarakat di daerah ini, " ujar Krismawati saat penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Gerindra Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaanan APBD tahun 2019 di Ruang Paripurna DPRD Kebumen,belum lama ini.
Fraksi Gerindra DPRD Kebumen menganggap belum tercermin adanya korelasi linier antara perolehan opini WTP dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kebumen. Termasuk indikator yang paling tampak didepan mata adalah problematika tingkat kemiskinan dan pengangguran."Karena angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih tinggi, pelayanan kesehatan juga masih menjadi keluhan masyarakat, SDM masih jauh dari harapan, " tuturnya.
Beberapa hal yang turut menjadi sorotan Fraksi Gerindra diantaranya mengenai persoalan pada sektor pertanian, dimana para petani masih dihantui rasa cemas akan gagal panen akibat kekeringan yang terus berlarut. Pekerjaan infrastruktur pun selama ini dinilai belum tertata rapi padahal cukup berpengaruh terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, kesiapan penanganan bencana mengingat Kebumen merupakan daerah rawan juga perlu menjadi prioritas.
Pada momentum laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD kepada legislatif selaku representasi masyarakat Kebumen. Pemkab Kebumen kedepan diminta lebih cermat dalam melakukan perencanaan sehingga alokasi anggaran dapat terserap tepat guna dan tepat sasaran. “Semoga dapat mempertahankan di tahun yang akan datang. Tentu dengan memperbaiki hal yang belum maksimal,” imbuhnya. (*)