Pemulangan santri ke pondok pesantren seharusya mengikuti protokoler Covid-19. Ini sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Namun hal ini disayangkan tidak mendapat respon positif dari Diinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. “Sehingga yang terjadi saat ini proses pemulangan santri ke pondok tidak mendapat pendampingan atau pengawalan tim medis,” tuturnya, Rabu(17/6/2020).
Menurut Dr Imam Satibi, proses pemulangan santri ke pondok harus dikawal secara ketat. Jika tidak hal tersebut dikhawatirkan dapat menjadi transisi klaster baru dalam Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kebumen. Pemkab Kebumen khususnya Gugus Tugas seharusya pro aktif dalam melakukan upaya preventif mengawal dunia pesantren agar jangan sampai kecolongan.
“Pesantren di Kebumen jumlahnya cukup besar dan santri santri banyak yang berasal dari luar Kebumen. Sehingga pengawalan tidak cukup diserahkan pada satgas pesantren saja,” ungkapnya.
Dr Imam menegaskan, apapun bentuknya pesantren adalah aset bangsa yang telah berjasa besar dalam memajukan sumber daya manusia. Sehingga sudah seharusya jika pemerintah melakukan tindakan afirmasi. Akan lebih bagus jika Pemkab mau hadir dalam membantu tatanan New Normal di pesantren. “Ini baik dari sisi pelayanan kesehatan, APD maupun fasilitasi pemondokan yang dinilai membutuhkan perhatian besar dari pihak pemerintah,” ungkapnya.
Menanggapi, hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kebumen H Budi Satrio menyampaikan kemarin sudah disurvei. Sebelum ada Covid-19 sudah ada program screening di pondok maupun sekolah oleh puskesmas. Hal tersebut dilaksanakan semata-mata untuk memastikan tidak adanya penularan Covid-19 di pesantren.
Sebelumnya, Ketua RMI PCNU Kabupaten Kebumen Agus Fachrudin Achmad NW menyampaikan pentingnya perhatian pemerintah kepada pesantren terkait new normal. Pihaknya juga menedesak agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kebumen mengimplementasikan Surat Edaran Kadinkes Jawa Tengah.
Hal ini berkaitan dengan new normal pesantren. Sekedar informasi DInas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Nomor 440/399b/4 tertanggal 8 Juni 2020. Surat perihal Fasilitas pemeriksaan Kesehatan Bagi Santri tersebut disampaikan kepada Kepala Dinkes Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Surat ditandatangin oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah dr Yulianto Prabowo MKes.
Dalam surat dijelaskan beberapa poin, memindaklanjuti arahan Wakil Gubernur Jawa Tengah terkiat persiapan new normal pembukaan tempat ibadah dan Pemulangan Santri di Pondok Pesantren pada 3 Juni 2020. Dalam hal itu Dinkes Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pemeriksaan keseharan gratis (anamnesa, riwayat kontak, cek suhu, dan pemeriksaan fisik lainnya) di Puskesmas dan Rumah Sakit beserta Surat Keterangan Sehat bagi santri yang hendak kembali ke Pondok Pesantren.
Selain itu menugaskan Puskesmas untuk mendampingi Pondok Pesantren di wilayahnya dalam proses penerimaan kedatangan santri dan karantina. Membina dan mengoptimalkan peran Poskestren dalam upaya promotif preventif di Pondok pesantren dan proses rujuka bagi santri yang sakit.
Selanjutnya agar Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas mengawal kegiatan di Pondok Pesantren sesuai dengan panduan Kegiatan Pondok Pesantren dan kegiatan ibadah di masjid/mushola dalam menghadapi new normal di Jawa Tengah. (mam)
