Namun, Mantan Ketua Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) Kebumen Panggih Prasetya mengaku menjadi pihak yang tidak setuju. Ia berpendapat, ada pihak yang memang sengaja menginginkan dan mengupayakan agar hanya ada calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang."Ini (calon tunggal) telah terbaca sejak awal," ujarnya.
Panggih berpendapat, calon tunggal dalam Pilkada bukanlah kabar bagus bagi demokrasi Kebumen. Ia pun menginisiasi gerakan "Kotak Kosong Cari Isi". "Gerakan ini selain memperjuangkan agar ada pilihan alternatif bagi masyarakat dalam menghadapi Pilbup mendatang, juga memperkuat kotak kosong jika nanti benar-benar menjadi lawan calon tunggal," tutur Panggih, Selasa (28/7/2020).
Dalam konteks tersebut, lanjut Panggih, tentunya keberpijakan terhadap kotak kosong bukan sebagai bentuk kefrustasian. Apalagi dianggap barisan sakit hati hingga disebut memiliki otak kosong yang diselimuti kebencian dan kedengkian. Ini sebagaimana yang diberitakan di Kebumen Ekspres 28 Juli 2020.
"Yang kami suarakan justru aspirasi masyarakat. Ini lantaran aspirasinya telah dikebiri oleh elit politik tertentu, yang diduga kuat melakukan kong kalikong dengan para cukong. Sehingga menghasilkan demokrasi yang tidak sehat," terang tokoh muda asal Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen itu.
Perjuangan yang dilakukan saat ini pun berupaya menegakkan demokrasi di Kebumen yang nyaris ambruk tersebut. Hingga pada saatnya nanti diharapkan terdapat calon alternatif. Jadi, terang Panggih, tidak ada urusannya dengan pasangan calon yang disebut sudah memborong sebagian besar partai politik, yakni H Arif Sugiyanto – Hj Ristawati Purwaningsih.
Begitu pula dengan kandidat bupati yang muncul belakangan yakni Eno Syafrudien yang juga merupakan menantu Wapres KH Ma'ruf Amin. Gerakannya pun bukan memanfaatkan kredo “vox populi vox dei” yang memiliki arti suara rakyat adalah suara Tuhan. "Jika akhir-akhir ini ramai disuarakan kotak kosong, hal tersebut lebih dikarenakan masyarakat telah mengetahui bahwa indikasi yang mengarah calon tunggal itu memang nyata adanya," papar Panggih.
Sedangkan penyaluran aspirasi masyarakat yang menginginkan calon alternatif justru disumbat. Jadi, ketika nanti benar-benar hanya ada calon tunggal, maka tidak ada salahnya menyosialisasikan dengan redaksi khusus. "Dan pemilih kan punya hak untuk mencoblos kotak atau kolom kosong pada kertas suara yang tersedia," ucapnya. (mam)
