KEBUMEN(kebumenekspres.com)-Sekretaris Satpol PP Kebumen Dr Suratno mendesak pemerintah segera membentuk tim independen. Ini terkait kemelut persoalan hibah Lahan dan Bangunan RSUD Lama untuk UNS. Dengan demikian persoalan tersebut dapat cepat terselesaikan dengan baik.
Sekedar mengingatkan adanya rencana hibah lahan dan Bangunan RSUD Lama oleh Pemerintah Kebumen menunai pro dan kontra. Beberapa pihak yang sependapat menilai hadirnya UNS akan membawa banyak kemanfaatan bagi Masyarakat Kebumen. Bagi yang kurang sepakat beralasan hibahnya lahan dan bangunan tersebut akan mengurangi aset pemerintah. Padahal kawasan tersebut merupakan aset vital.
Dr Suratno sendiri menegaskan pihaknya mendukung penuh adanya hibah lahan tersebut. Ini sepanjang hibah yang dilakukan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Terkait dengan berkurangnya aset, Dr Suratno menilai hal itu sebanding dengan manfaat yang akan didapat dengan hadirnya UNS di tengah-tengah masyarakat Kebumen. “Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan, kami sangat sependapat dengan adanya hibah tersebut,” tuturnya, Kamis (11/10/2020).
Dijelaskannya, hibah pasti akan mengurangi aset Pemerintah Kabupaten Kebumen. Kendati demikian jika ditimbang, berurangnya aset akan terbayarkan dengan besarnya manfaat yang ada. Dalam hal ini lebih basar manfaatnya daripada mudharatnya. “Dengan adanya UNS, layanan pendidikan terpenuhi, lapangan perekonomian terbuka. Selain itu Kebumen akan semakin maju dan berkembang. Ini jauh lebih berharga,” katanya.
Agar hal ini tidak berlarut-larut, Dr Suratno menegaskan pentingnya pembentukan tim independen. Ini yang akan mengkaji semuanya baik dampak positif maupun negatif. Baik kerugian atau manfaat yang akan didapat. “Dengan adanya kajian, maka akan jelas semua persoalannya. Semua berdasarkan sebuah data dan fakta. Jika terus seperti ini, yang ada hanya saling berpendapat. Sedangkan pendapat setiap manusia tentunya berbeda dari yang satu dengan lainnya,” tegasnya.
Pihaknya menambahkan, jika persoalan hibah tidak segera diselesakan, dikhawatirkan akan berdampak kemana-mana. Padahal iklim yang kondusif sangat penting menjelang hajat besar yakni pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang. (mam)
