KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Wakil Bupati Arif Sugiyanto mengendus ada praktek gelap dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga miskin. Yakni soal adanya dugaan pungli dana bantuan program tersebut oleh oknum birokrasi yang tak bertanggung jawab.
Punglinya pun tak sedikit. Arif menyebut angka Rp 4-5 juta dari jumlah bantuan senilai Rp 15 juta. Dengan banyaknya penerima program RTLH, angka kerugian negara tentu tidaklah sedikit. Hitungan Arif, negara dirugikan Rp 600 juta dalam praktek kongkalingkong ini.
Hal itu diungkapkan Arif Sugiyanto usai memimpin rapat refleksi dan Penyelarasan Visi Misi Bupati dengan program OPD tahun 2021, Senin (28/12/2020). Para pimpinan OPD dan kepala desa hadir pada kegiatan yang dilaksanakan di di Gedung Jatijajar kompleks Rumah Dinas Bupati Kebumen itu.
"Kami mendengar ada bantuan untuk orang miskin yang disalahgunakan yaitu RTLH. Bantuan tersebut Rp 15 juta disinyalir ada dana yang diambil kurang lebih Rp 4- 5 juta. Itu artinya dengan sekitar 120 bantuan RTLH yang disunat, kerugian negara sekitar Rp 600 juta,” ungkap Arif yang juga Sebagai Bupati Kebumen terpilih itu.
Wabup Arif mengaku tak bisa membiarkan praktek semacam ini terjadi. Iapun telah memerintahkan OPD terkait dalam hal ini Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut. "Jika kabar itu benar, maka sangat disayangkan karena citra Kebumen di luar akan semakin tidak baik," katanya.
Ya, seperti diketahui bersama, Kebumen pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang 2016-2018. Saat itu, sejumlah pejabat harus menjadi terpidana.
Sementara, pada rapat refleksi dan Penyelarasan Visi Misi Bupati dengan program OPD tahun 2021, Arif melakukan refleksi program Pemkab setahun. Menurutnya, prestasi yang sudah diraih cukup baik meskipun terdapat sejumlah Indeks Kinerja Utama (IKU) yang belum tercapai dari program kerja bupati periode 2016/2020. Disisi lain, dirinya juga menekankan pentingnya program tahun 2021 harus mampu meningkatkan kesejahteraan Kebumen.
"Didalamnya kan sudah jelas ada program utama yang menjadi tugas pokok kami. Dan ada beberapa hal perlu dipersiapkan mana-mana yang bisa diselesaikan di awal untuk percepatan pembangunan dan yang lain sambil berjalan," imbuh dia.
Forum ini juga dimanfaatkan para kepala desa untuk menyampaikan kendala dan keluhan serta harapan untuk program kerja di tahun 2020. Salah satunya yakni keluhan bencana banjir yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah kecamatan alian wilayah aliran Sungai Kedungbener, usulan rencana pelebaran jalan Lingkar Alian, hingga pembangunan Embung di Desa Tlogowulung.
"Untuk banjir yang sering terjadi akibat tanggul jebol dan luapan air sungai Kedungbener ini merupakan wewenang balai besar, namun nanti kami akan berusaha menjalin komunikasi dan kerja sama untuk menanggulangi hal ini, selain itu infrastruktur juga harus ada pembenahan ini agar bisa mendukung potensi pengembangan ekonomi kreatif dan wisata di Kecamatan Alian semakin maju dan sejahtera," ujar Arif didampingi Camat Alian Sugito. (fur)
