KEBUMEN (kebumenekspres.com) - Rabu (9/12/2020), warga Kabupaten Kebumen bakal berbondong-bondong menuju bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih calon pemimpin selama 3,5 tahun mendatang. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut ada 1.032.802 jiwa pemilih.
Di tangan 1 juta lebih pemilik suara itulah, wajah Kebumen akan ditentukan. Atau setidaknya untuk 3,5 tahun sesuai masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih nanti. Dan siapapun pemimpinnya nanti, Kebumen hari-hari ini jelas membutuhkan sosok yang mumpuni mengingat kondisi Kebumen saat ini.
Pertama tentu saja kemiskinan yang terus dan masih menjadi PR terbesar Kebumen saat ini. Mengacu Badan Pusat Statistik (BPS), Kebumen hingga akhir tahun 2019 memiliki angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, yakni 16,82 %. Ini juga berarti, kemiskinan masih menjadi tugas Bupati dan Wakil Bupati Kebumen masa mendatang. Mereka harus segera menemukan solusi.
Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan penanganan kemiskinan ini menjadi semakin pelik setelah Kebumen juga harus tersentuh tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang buntutnya, dan sudah diketahui bersama, sejumlah pejabat di Kebumen harus menjadi narapidana. Di saat bersamaan, pembangunan termasuk di dalamnya penanganan kemiskinan tentu tidak maksimal.
Sejumlah pihak pun membeberkan kriteria pemimpin yang dibutuhkan Kebumen dalam situasi seperti saat ini.
Ketua Tanfidziah PCNU Kebumen Kyai Dawamudin Masdar mengungkapkan, Pilkada diharapkan menjadi momen kebangkitan bagi Kabupaten Kebumen. Mau tidak mau. Kalau tidak sekarang kapan lagi.
Dengan situasi seperti saat ini, ujar Dawam, Kebumen membutuhkan pemimpin yang bisa membawa daerah ini melompat tinggi. Berlari kencang mengejar ketertinggalan. Itu saja tak cukup, pemimpin mesti memiliki karakter.
"Kebumen ke depan membutuhkan sosok pemimpin yang jujur, amanah, kredibel, kapabel, visioner. Juga bisa memahami persoalan Kebumen dan punya kemampuan untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang ada," ujarnya.
"Bpati Kebumen ke depan juga harus punya kemampuan untuk melakukan lompatan-lompatan strategis dalam membangun berbagai bidang. Sebab, jika jalan atau cara kerjanya monoton, tidak punya terobosan, proses pembangunan di Kebumen akan berlangsung lama."
“Nah untuk dapat melakukan lompatan-lompatan strategis, ya dibutuhkan pemimpin yang memiliki networking dengan para pembuat kebijakan di pemerintah pusat,” papar Kyai Dawam.
Di tempat terpisah, Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kebumen, Hariyanto Fadeli menegaskan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi covid tentu bukan hal yang diinginkan semua pihak.
Namun, di sisi lain, pilkada edisi 2020 ini dapat menjadi kawah candradimuka sekaligus uji kapasitas dan kapabilitas paslon dalam uji penanganan pencegahan penyebaran virus Covid-19.
Pilkada, lanjutnya, juga semestinya menjadi ruang publik bagi terpilihnya Kepala Daerah, karena terbukti mampu menangani dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sementara kondisi saat ini makin Kebumen makin parah. “Pilkada sudah seharusnya dapat menjadi stimulus bagi bangkit nya perekonomian nasional di tengah krisis Covid-19,” ungkapnya.
Hariyanto berharap, Pilkada dapat memberikan jaminan kepastian terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang definitif, yang mampu membangkitkan gairah perekonomian daerah pasca pandemi Covid- 19.
Ungkapan senada disampaikan Mantan Sekda Adi Pandoyo. Ia berharap, Pilkada kali ini bisa menjadi momentum yang membawa kebangkitan bagi Kebumen. Dari sisi biaya, pilkada menelan anggaran besar: Rp 59 miliar.
Adi Pandoyo juga berharap, bupati dan wakil bupati terpilih nantinya dapat mengoptimalkan potensi Kebumen. “Kebumen merupakan kabupaten yang sangat strategis, ada bandara di Kulonprogo, ada exit tol dan lainnya. Peluang ini harus ditangkap dengan baik untuk kemajuan pembangunan. Disinilah pentingnya bupati definitif,” terangnya.
Terpisah, Arif Sugiyanto pada sebuah kesempatan menyatakan Kebumen butuh pemimpin selaras dengan prinsip bahwa lebih baik satu hari ada pemimpin, daripada seribu tahun tak ada pemimpin. Pemimpin juga harus memiliki ide dan gagasan, lalu berani memutuskan atau melakukan eksekusi.
"Di Kebumen, dari APBD Rp2,7 triliun, yang asli Kebumen baru Rp400 miliar. Sehingga daerah harus menjalin komunikasi dengan pe-merintah pusat,’’ tandasnya.(*)
