Bupati Kebumen Diminta Hati-hati pada "Pembisik" Program Unggulan

KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Ketua Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kebumen Hariyanto Fadeli kembali mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen"matang" dalam menyusun program-program unggulan.

Tak kalah penting, Bupati diminta "berhati-hati" dengan orang-orang di lingkaran terdekatnya. Haryanto khawatir, pihak-pihak yang selama ini terlihat bermanis-manis di hadapannya, justru menjerumuskannya. Ujung-ujungnya, program-program unggulan itu hanya ideal di atas kertas namun tidak realistis. Atau bahkan tanpa kajian sama sekali.

Haryanto kembali merasa perlu menyampaikan hal tersebut. Ia khawatir dengan kondisi dan perkembangan saat ini, program 100 hari yang tengah digencarkan Bupati Arif Sugiyanto dan Wakilnya, Ristawati Purwaningsih tidak berjalan sesuai harapan.

"Faktanya saat ini ada keterbatasan anggaran. Hitungannya jelas, anggaran, tidak cukup untuk membiayai semua program-program jika dilaksanakan secara bersamaan. Untuk itu, menentukan skala prioritas dan melaksanakan program unggulan secara bertahap menjadi suatu keharusan," ujar Haryanto.

Oleh karena itu, Hariyanto Fadeli menyarankan, Bupati dan Wakil Bupati benar-benar menggunakan skala prioritas dalam merealisasikan program. Jadi, tidak "ngoyo" atau memaksakan diri agar seluruh program itu dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dan, Haryanto mengingatkan, seluruh program unggulan Bupati dan Wakil Bupati harus terintegrasi dengan kebijakan pusat. Mendasari arahan Presiden RI Joko Widodo, diharapkan setiap bupati harus menempatkan skala priorotas program unggulan yang terkorelasi dengan penganggaran daerah.

Artinya dari 27 Program Bupati dan Wabup harus ditentukan mana dulu yang akan dikerjakan sebagai titik fokus pada tahapan RPJMD tahun pertama. “Karena sangat disangsikan ketika 27 program unggulan ini sekaligus bisa terbiayai semua. Padahal di sisi lain ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah,” tuturnya, Minggu (28/3/2021).

Contoh soal, lanjutnya, untuk RPJMD tahun pertama titif fokus program pada perbaikan infrastruktur yakni Jamu Seger. Bupati dan Wabup mesti tegas kepada birokrasi dan Tim Penganggaran Daerah, untuk mengarahkan semua sektor anggaran mendukung program unggulan beliau berdua.

"Jangan sampai anggaran dipecah-pecah kepada pos-pos belanja rutin dan disebarkan kepada dinas secara merata. Ini tidak sesuai dengan arahan Pesiden RI. Karena apa? Tanpa dukungan anggaran yang jelas dan spesifik, program unggulan sulit diwujudkan. Apalagi ketika ada kenaikan anggaran ini tentunya sangat berbahaya. Dalam hal ini bupati dan wabup mestinya sudah mulai berpikir ke arah sana,” katanya.

"Yang kedua bupati dan wabup sudah mulai memetakan potensi anggaran yang ada pada APBD. Khususnya yang sudah mulai terangkum dalam dokumen RKPD tahun 2022 yang akan datang. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu dari birokrasi, justru ada yang tidak mendukung secara sepenuhnya terhadap program unggulan yang menjadi titik fokus tersebut. Apalagi jika ada oknum birokrasi yang melakukan penjegalan atau sabotase, ini sangat disayangkan," ujarnya seraya mengatakan sudah ada indikasi sabotase dari unsur birokrasi terhadap program bupati.

Lebih jauh lagi, Haryanto berharap, Bupati bersikap fair terhadap publik ssoal siapa orang-orang yang menyusun program unggulan yang saat ini diketahui berjumlah 27. "Pertanyaannya, apakah program ini sudah diikuti oleh sebuah study kelayakan yang komprehensif dan didukung oleh fakta-fakta penganggaran daerah? Sebab tanpa dukungan dari anggaran yang ada tidak mungkin program unggulan bisa diwujudkan," wanti-wanti Haryanto.

"Ini saat bupati dan wabup tidak waspada kepada orang-orang yang selama ini menjadi “pembisiknya”. Sekali lagi ini sebuah koreksi sekaligus masukan agar supaya kinerja Pemerintah Kebumen terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Pada pemerintahan ini ada sesuatu yang bisa dirasakan betul terwujudnya program unggulan yang berdampak dahsyat manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat,” ucapnya. (mam)