KEBUMEN(kebumenekspres.com)-Isu Kongres Luar Biasa (KLB) di Partai Demokrat Pusat terus berlangsung. Bahkan beberapa kabar mengatakan persialan KLB sudah mencapai 80 persen. Hal tersebut pun disikapi oleh DPC Demokrat Kebumen. Dimana Demokrat Kebumen dengan tegas menolak KLB dan mendukung kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sikap DPC Partai Demokrat Kebumen tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Ketua DPC Demokrat Kebumen Joko Budi Sulistyanto. Ini tertanggal 3 Maret 2021.
Dalam surat Joko Budi Sulistyanto menegaskan pihaknya merupakan pemilik suara yang sah. Selain itu menegaskan menolak KLB dan setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ini sesuai dengan hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 yang sudah disahkan oleh Kemenkumham Nomor M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020. Ini tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020. “Saya dengan tegas menolak KLB,” tuturnya, Kamis (4/3/2021).
Ditegaskan pula, pernyataan Joko Budi Sulistyanto tersebut bersifat final dan mengikat secara hukum. Apabila terdapat surat pernyataan lain yang dibuat mengatasnamakan pihaknya, maka itu adalah ilegal dan dapat dituntut secara hukum. “Saya tidak pernah membuat dan/atau menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri dan/atau mewakili saya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat,” tegasnya.
Joko menambahkan apabila ada siapapun juga yang mengatasnamakan dirinya menghadiri dan/atau mewakili dalam Kongres KLB adalah tidak benar, ilegal dan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum. “Surat pernyataan ini dibuat tapa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selain itu juga tidak akan dicabut di kemudian hari,” ucapnya.
Dari beberapa sumber menyebutkan kongres luar rencananya akan dilaksanakan Jumat hingga Ahad, 5-7 Maret 2021. Hingga kini dikabarkan juga telah 70-80 persen dari pemilik suara akan hadir di KLB. Ini baik dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, hingga organisasi sayap Demokrat. (mam)
