KEBUMEN(kebumeneskpres.com)-Peran camat sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos). Pasalnya camat yang mampu mengkoordinir desa dan menjadi jembatan penghubung dengan pemerintah atasnya. Selain itu terdapat tiga dinas yang mesti saling berkoordinasi terkait dengan persoalan bansos.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Kabupaten Kebumen, Agung Widhianto SIP MSc MSc.
Agung yang juga Ketua Yayasan Pusat Pembelajaran Kepemimpinan dan Kebijakan Pandjer/Pandjer School itu sebelumnya menyampaikan banyak sekali persoalan bansos.
Mulai dari pendataan, sosialisasi, distribusi dan Pemanfaatan.
Terkait data diperlukan verifikasi dan validasi. Sosialiasai juga penting, dimana KPM harus menyadari bahwa bantuan adalah merupakan haknya. Sehingga tidak hanya mengikuti saja, saat terjadi persoalan diluar prosedur.
Beberapa kendala dapat distribusi ada pada pihak penyalur dan penerima. Dimana pihak penerima terkadang belum melek teknologi. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri, terlebih kini telah banyak transaksi dilakukan secara online. “Pemanfaatnya juga penting untuk ditelaah. Apakan selama ini bantuan telah digunakan dengan baik,” tuturnya.
Terkait dengan hal banyaknya persoalan tersebut, Agung menyampaikan setidaknya diperlukan data KPM yang valid. Ini harus melibatkan tiga dinas meliputi Dinas Sosial, Dispermades dan Bappeda. “Karena pada dasarnya pendataan KPM berkaitan dengan dinas tersebut,” ungkapnya.
Selain itu pengawasan dan peningkatan kapasitas penyalur baik perbankan maupun e-warong juga sangat penting untuk dilakukan. Ini meliputi peningkatan Sumbar Daya Manusia (SDM) maupun peralatan yang digunakan. “Semua itu demi kelancaran Bansos,” jelasnya.
Dalam hal ini peran Pemerintah Desa (Pemdes) juga harus diperkuat. Ini tentunya dengan dukungan dari kebijakan pemerintah di level kabupaten. Ini seperti dulu ada Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP2Kdes). Ini merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di desa.
Sebelumnya Agung juga menyampaikan jika adanya bansos sembako setidaknya dimulai pada tahun 1998. Kala itu namanya Operasi Pasar Khusus. Ini untuk mengatasi masalah pangan akibat krisis moneter. Dari waktu ke waktu nama program bantuan sosial berubah-ubah. (mam)
