KEBUMEN(kebumenekspres.com)-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 kini tengah tengah digodok. Program lima tahunan tersebut adalah tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kebumen 200-2025. Dalam hal ini, DPRD mengingatkan agar implementasi RPJMD harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kebumen Sarimun mengemukakan keuangan daerah Kebumen tentu tidak mampu mengcover seluruh program yang ada. Oleh karenanya, program prioritas harus direncanakan dengan menyesuaikan anggaran yang ada.
"Anggaran daerah tidak mampu mengcover semua program visi misi, maka tentu perlu prioritas program," katanya saat jumpa pers dihadapan awak media, Rabu (16/6/2021) di gedung DPRD didampingi Wakil Ketua Fuad Wahyudi, Agung Prabowo dan Yuniarti Widyaningsih.
Bagi Sarimun, Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang termaktub dalam RPJMD tengah dikaji. DPRD pun telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahasnya. Pencermatan dokumen RPJMD ini, DPRD akan mencermati aspirasi masyarakat dan kemanfaatan bagi Kebumen.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Yuniarti Widyaningsih menegaskan bahwa program yang memang ditujukan untuk kemajuan Kebumen tentu didukung sepenuhnya. Namun, demikian pihaknya mengingatkan agar dilakukan sinkronisasi perencanaan dengan anggaran. Dimana harus ada perencanaan sebelum dilaksanakan program.
Sharly, sapaan akrab Yuniarti mencontohkan terkait kebijakan one way system atau jalan satu arah. Semestinya, terdapat kajian dan perencanaan terlebih dahulu sebelum penerapan penerapan. Bahkan disebutnya, DPRD belum tahu hasil kajian tentang program tersebut.
Ditambahkannya, mengingat anggaran terbatas, maka dalam melaksanakan program visi misi memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan terlebih dahulu. Ini sangat penting sebab terkadang apa yang dibutuhkan berbeda dengan apa yang diinginkan. “Terkadang apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan berbeda. Untuk itu harus diprioritaskan apa yang dibutuhkan,” jelasnya.
Selain itu program pembangunan juga tentunya disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya. Sehingga pembangunan dapat berkelanjutan. Ini baik infrastruktur transportasi, pertanian maupun lainnya. “DPRD juga akan selalu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Salah satunya menampung aspirasi masyarakat,” ucapnya. (mam)
