KEBUMEN(kebumenekspres.com)- Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, menegaskan kembali komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan serta bebas korupsi. Tak terkecuali urusan proyek-proyek pemerintah yang melibatkan pengusaha jasa konstruksi.
Bupati Arif menegaskan, di masa pemerintahannya, semuanya harus sesuai aturan yang ada. Jadi tak ada praktek-praktek kongkalingkong atau pengkondisian yang melibatkan jajaran birokrasi dan pejabat.
Menegaskan komitmennya tersebut, Bupati Arif menyampaikan, pihaknya sangat terbuka seandainya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum yang lain "membuka" kantor di Kebumen.
"Alhamdulillah, bila para penyidik baik dari KPK maupun yang lain hadir bahkan berkantor di Kebumen untuk Kebumen yang lebih maju. Saya menyambut dengan tangan terbuka. Sudah saatnya Kebumen menuju yang terbaik," tegas Bupati, Minggu (25/7/2021).
Bupati menyampaikan ini, menyikapi pihak yang "resah" melalui medsos tentang sepakterjang yang sekarang dilakukan.
Bupati kembali menegaskan, seluruh kegiatan pembangunan atau biasa disebut proyek diumumkan terbuka. Bahkan dengan tekhnologi. "Sekarang dimana pun berada dapat melihat dan juga turut serta."
"Perusahaan yang memiliki kompetinsi dan SDM (sumberdaya manusia, red) yang bagus tentu akan sangat senang dengan era sekarang. Mereka kini tak perlu lagi berjumpa dengan pengambil keputusan. Tawar menawar menggunakan web site yang sudah ditentukan."
"Sekali lagi, tidak ada jumpa fisik apalagi salam tempel," tegasnya.
Bupati menyadari, situasi ini tidak lantas membuat semua pihak nyaman. Khususnya pihak-pihak yang terbiasa dengan "praktek-praktek upeti" seperti di masa lalu.
"Tentunya hal tersebut sangat tidak nyaman bagi penjual surat yang biasa mendapatkan proyek karena faktor kedekatan atau faktor haram lainnya. Surat didapat, diberikan yang lain untuk dikerjakan.
"Dan sudah barang tentu harganya dikurangi atau ada biaya pemberian surat. Itulah yang membuat suatu proyek tidak bermutu dengan baik. Pastinya, daerah tersebut akan sulit maju. Sudah saatnya Kebumen terbaik, bersihkan mafia proyek untuk kemajuan. Untuk bersih kenapa risih. Untuk maju kenapa malu. Untuk hebat kenapa takut," tegas Bupati Arif.
Catatan koran ini, proyek-proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD/APBN acapkali menjadi "bancakan" bagi sejumlah pihak untuk keuntungan pribadi. Tak jarang, adanya penyimpangan ini kemudian menyeret sejumlah pejabat dengan aparat hukum.
Kabupaten Kebumen sendiri punya kenangan kelam dalam hal ini pada tahun 2016. Saat itu, KPK turun ke Kota Beriman. Sejumlah pejabat, pengusaha, anggota DPRD, pimpinan DPRD hingga Bupati sempat menjadi pesakitan karena sejumlah perkara seperti suap dan gratifikasi. (cah/fur)
