(kebumenekspres.com) SEMARANG - Joko Laksono, Kepala Desa Tijayan Kabupaten Klaten ini tak pernah menyangka bisa terkenal dan kerap diundang jadi pembicara tingkat nasional. Bagaimana tidak, Joko yang hanya seorang Kades sekarang bisa mengisi acara setingkat kementerian.
Nama Joko Laksono viral usai videonya ngobrol gayeng bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam acara Rembug Desa diupload ke media sosial. Joko yang saat itu dengan tegas mengkritik pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial tunai yang tak tepat sasaran, menyampaikan uneg-unegnya pada Ganjar.
"Bansos itu bikin pusing, saya mau curhat, pak. Saya mau jujur, tidak peduli kalau nanti dimarahi Bu Mensos Tri Rismaharini," katanya saat Rembug Desa itu.
Saat itu, Joko mengatakan banyak warga di desanya yang kaya-raya justru mendapatkan bantuan. Sementara yang miskin, malah dilewatkan. Padahal data penerima bantuan sudah diusulkan dan sudah dilakukan validasi dan verifikasi. Tapi ternyata yang muncul tetap sama.
"Jadi sejak video saya itu viral, saya kerap diundang jadi pembicara yang membahas soal bantuan sosial. Ada dari Kementerian Sosial, dari program PKH, dinsos Kabupaten, Dinsos Provinsi dan lainnya. Nggak nyangka saya, kenapa jadi seperti ini," ucapnya.
Namun Joko menegaskan tak berpikir sampai sejauh itu. Sebagai Kades, ia hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi di lapangan.
"Yang jelas saya hanya ingin menyampaikan apa yang ada di lapangan. Kan memang data BST banyak yang tidak sesuai. Ya saya harus berani bicara, kalau yang bener harus begitu," imbuhnya.
Sebagai Kades, Joko paham betul bahwa data bansos memang semerawut. Di desanya saja, ada seorang PNS yang mendapatkan bantuan. Padahal PNS itu sudah kaya dan tidak membutuhkan.
"Total ada lima orang yang tidak seharusnya dapat bantuan di desa saya, malah dapat. Itu satu desa. Bayangkan kalau 7.809 desa di Jateng, ada berapa banyak," tegasnya.
Saat diundang jadi pembicara di Kementerian Sosial, Joko menyampaikan terkait pentingnya validasi dan verifikasi data penerima bantuan. Dengan pengalaman dan fakta yang terjadi di lapangan, Joko mengingatkan bahwa validasi dan verifikasi penting dilakukan.
"Dan mereka (Kemensos) mengakui juga. Mereka berjanji akan memperbaiki dan meluncurkan hasil verivikasi dan validasi data pada 16 Agustus nanti. Kita tunggu saja, apakah datanya sudah berubah atau belum," imbuhnya.
Joko merasa senang karena Kemensos mau berbenah usai videonya viral di dunia maya. Ia menegaskan, pemerintah pusat harus meniru program Rembug Desa yang dilakukan Ganjar untuk memperbaiki data tingkat nasional.
"Ke depan model Rembug Desa ini harapannya bisa dilakukan sampai tingkat pusat. Jadi persoalan Kades di bawah bisa disampaikan secara langsung, karena Kades yang paling tahu kondisi masyarakat sampai tingkat bawah. Pak Ganjar di Jateng sudah memulai, dan harusnya dicontoh pusat," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuat terobosan baru bernama Rembug Desa. Program ngobrol langsung dengan Kades ini dilakukan Ganjar untuk melihat secara langsung penanganan pandemi di masyarakat tingkat bawah. Rembug Desa juga digunakan Ganjar untuk mendengarkan suara rakyat dan digunakan sebagai salah satu penentu kebijakan di daerah.(rls/wil)
