KEBUMEN(kebumenekspres.com)- Advokat, Dr Teguh Purnomo SH MHum MKn ikut menyesalkan terjadinya konflik antar organisasi massa (ormas) yang kembali terjadi di Kebumen dalam hal ini antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan GMBI.
Dr Teguh Purnomo berpendapat, gesekan antara dua ormas itu seharusnya tak perlu terjadi, bila pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan melakukan antisipasi sejak dini.
"Seharusnya, gesekan ini dapat dihindari. Namun demikian diperlukan sikap responsif sejak awal. Dalam hal ini diperlukan penegakan hukum atau law enforcement," ujar Teguh.
Terlebih, ujar Dr Teguh Purnomo, konflik ormas PP dan GMBI bukan tiba-tiba saja terjadi. Sebelum insiden perusakan kantor GMBI, sudah ada aduan terkait dugaan penganiayaan. Bahkan, beberapa saat sebelum tindakan anarkis yang dilakukan sejumlah oknum ormas PP, sudah terlihat massa berkonvoi mengelilingi ota Kebumen sebelum kemudiaan menuju Gombong.
Nah, di Gombong inilah insiden perusakan terjadi. Massa merusak kantor GMBI termasuk sejumlah prasarana yang ada di dalamnya. “Oleh karena itu, ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk semua pihak. Baik itu masyarakat, pemerintah maupun aparat,” katanya (29/8/2021).
Dr Teguh juga menyampaikan dalam menyikapi hal tersebut, setidaknya terdapat tiga hal yang mesti dilaksanakan. Ini baik oleh keamanan dan pemerintah kabupaten untuk mendukungnya.
Pertama menegakan hukum. Artinya siapapun yang menjadi korban penganiayaan, maka jajaran peneggak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus responsif.
Sehingga potensi main-main dalam penegakan hukum tidak boleh dilakukan. Apalagi sampai tebang pilih. Misalnya membiarkan sebuah kasus dan mempercepat kasus kalau misalnya ada pressure dari pihak-pihak tertentu. “Penegakkan hukum harga mati,” katanya.
Selain itu para aparat juga harus melakukan upaya preventif sejak ini. Dalam hal ini penting sekali memetakan potensi-potensi konflik di daerah. Selain itu para aparat baik TNI, Polri dan pemerintah juga harus dapat memberi contoh konkret soal kebaikan.
Dengan demikian siapapun akan merasa sungkan untuk melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Jangan sampai malah sebaliknya yakni memberi contoh yang kurang baik. “Dengan demikian maka aparat akan lebih berwibawa dalam mengatasi persoalan yang ada,” ucapnya. (mam/cah)
