 |
| Gubernur Ganjar Pranowo menerima PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) di Kantor Gubernur Jateng dlm rangka silaturahmi. Rabu (15/12) |
(kebumenekspres.com) SEMARANG - Pengurus persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Rabu (15/12). Bukan untuk demo, mereka justru meminta Ganjar menjadi pembina PPDI dalam menjalankan organisasi.
Puluhan pengurus PPDI datang sekitar pukul 12.00 WIB ke kantor Ganjar. Namun untuk mengurangi kerumunan, hanya perwakilan saja yang diminta melakukan audiensi langsung dengan Ganjar di ruang rapat Gedung A lantai 2 kompleks Pemprov Jateng. Sementara sisanya, menunggu di loby kantor.
"Kami datang ke sini untuk mendiskusikan berbagai persoalan perangkat desa dengan pak Ganjar. Selain itu, kami juga secara khusus meminta pak Ganjar menjadi dewan pembina di organisasi PPDI," kata Sekjen PPDI, Sarjoko.
Sarjoko mengatakan, Ganjar dinilai sebagai pemimpin yang paling peduli pada persoalan desa. Keberpihakan Ganjar pada kepala desa dan perangkat desa sangat kental selama ini.
"Makanya kami menginginkan beliau duduk sebagai pembina atau dewan penasihat PPDI. Kebetulan kami akan Munas pada 8 Januari nanti, kami harap beliau berkenan," ucapnya.
PPDI sendiri lanjut Sarjoko adalah organisasi perangkat desa yang tersebar di 17 provinsi dan 362 kabupaten seluruh Indonesia. Sehingga, persoalan yang dihadapi cukup kompleks.
"Nah pak Ganjar ini menurut kami sangat tepat, karena beliau sangat peduli pada nasib kepala desa dan perangkat desa," jelasnya.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut Sarjoko juga meminta bantuan Ganjar untuk mendorong pembentukan Nomor Induk Aparatur Pemerintahan Desa. Sebab, hal itu penting untuk melindungi para aparatur pemerintahan desa dari kesewenang-wenangan.
Menurut Sarjoko, selama ini perangkat desa marak menghadapi masalah pemberhentian sepihak. Jika ada kepala desa baru, maka perangkat desa bisa langsung diberhentikan.
"Maka menurut kami nomor induk itu penting untuk melindungi kami, agar kami tidak semena-mena menjadi korban kebijakan pemerintahan desa. Kalau ada pemberhentian, kami harap ada proses perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
Sarjoko senang karena keluhannya itu langsung ditanggapi Ganjar. Ganjar memerintahkan Dispermasdes untuk segera koordinasi dan medorong terbitnya nomor induk aparatur pemerintahan desa itu.
"Untuk Jateng tadi pak Ganjar bilang akan langsung dibuatkan. Kami berharap di seluruh Indonesia bisa. Kami akan koordinasikan dengan seluruh jajaran kami," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan tidak keberatan untuk menjadi pembina PPDI. Dengan satu syarat, anggota PPDI memang mau dibina olehnya.
"Saya diminta jadi pembina PPDI itu tergantung panjenengan mau dibina apa tidak. Kalau tidak mau dibina, ya mending yang lain," canda Ganjar.
Namun pada intinya, diminta ataupun tidak dirinya akan tetap membina para perangkat desa, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Jika ada persoalan, Ganjar pasti akan ikut membantu menyelesaikan.
"Jadi kalau njenengan sudah sepakat saya jadi pembina, mari kita jalan bersama-sama. Saya kalau sama kades, perangkat desa itu sudah seperti teman sendiri. Jadi jangan sungkan, kalau ada persoalan langsung whatsapp atau telpon saya langsung," ucapnya.(rls/wil)
