KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, meminta masyarakat khususnya yang terdampak pergantian nama jalan tidak khawatir atau resah. Bupati Arif menegaskan, Pemkab bakal memfasilitasi pengurusan perubahan administrasi dokumen warga terdampak dengan gratis.
"Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan. Masyarakat yang terdampak ya disekitar jalan itu, yang terdampak untuk pengurusan KTP, KK. Semuanya kita gratiskan. (Termasuk) untuk sertifikasi bagi yang sudah punya untuk balik status nama jalan akan kita bantu, " ujar Bupati saat ditemui awak media, Kamis kemarin (8/1/2022).
Terlepas dari itu, Bupati Arif menyampaikan, perubahan nama jalan ini saat ini masih dalam tahap sosialisasi sampai tanggal 31 Januari 2022. Untuk penetapannya masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui.
"Proses itu masih panjang nanti ke Geospasial di Bogor sana didaftar, kemudian dicek. Nama-nama dicek kemudian kalau di acc nanti baru diumumkan dan dimasukan ke register lembaran negara. Barulah resmi secara total. Masih cukup panjang, masyarakat tidak perlu khawatir," ujar Arif.
Sebelumnya diberitakan, Pemkab melalui Bupati memutuskan mengubah nama sejumlah ruas jalan di Kota Beriman. Bupati Arif sudah menegaskan, perubahan nama jalan ini tidaklah datang secara tiba-tiba. Juga bukan tanpa dasar aturan.
Bupati Arif lantas menyebut sudah ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 menjadi dasar aturan perubahan nama jalan ini. Termasuk nama pendopo rumah dinas Bupati yang kini bernama Pendopo Kabumian.
Perubahan nama jalan, lanjut Bupati, juga sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan pemerintah terhadap tokoh dan peristiwa di masa kemerdekaan. Seperti misalnya perubahan nama jalan di alun-alun menjadi Jl Merdeka karena untuk mengenang peristiwa 28 Agustus 1945 dimana saat itu masyarakat tumpah ruah merayakan kemerdekaan Indonesia merdeka. Lalu, Jl KH Hasyim Asy'ari juga Jl dr R Moehiman Kromoatmodjo, untuk mengenang pahlawan.
"Itulah yang terjadi. Dan seyogyanya, hal yang menjadi kebanggaan kita yang kita harus openi (pelihara). Karena selama ini belum ada pihak-pihak yang ngopeni," ujar Bupati Arif tanpa menyebut pihak dimaksud.
Meski tujuan dan niatnya baik, Bupati Arif menyadari tidak semua pihak menyukai atau setuju. Terhadap pihak-pihak yang tidak setuju ini, Bupati Arif mengaku tetap membuka pintu komunikasi. "Silakan kalau mau ketemu silakan, kami terbuka. Kalau ada yang tidak setuju sampaikan, ini negara demokrasi. Kami sangat terbuka ada ruang dialog, tidak perlu ribut-ribut sampaikan secara dingin, elegan, dan bijak. Tidak ada pemerintahan kami itu anti kritik, otoriter, tidak ada," ujar Bupati saat ditemui di Pendopo Kabumian, Jumat (7/1).(fur/cah)
