KEBUMEN(kebumenekspres.com)- Setelah sebelumnya mengijinkan proses pembelajaran tatap muka (PTM), pemerintah kini kembali memberlakukannya secara terbatas. Ini setelah kasus covid-19 kembali meningkat.
Mencegah lonjakan covid, pemerintah hanya mengijinkan sekolah menggelar PTM dengan tingkat kehadiran 50 persen.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kementerian dan Tekhnologi Nomor 2 tahun 2022 tentang Diskresi SKB 4 Menteri mengenai penyelenggaraan pendidikan di era Pandemi. Upaya tersebut semata-mata dilasanakan guna mengantisipasi, meningkatnya kasus Covid 19 di lingkungan sekolah.
Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kebumen Slamet Pramono, saat ditemui belum lama ini menyampaikan SMA Negeri 1 Kebumen kembali menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Yakni dengan 50 persen siswa hadir di sekolah dan 50 persen lagi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal tersebut guna mencegah terjadinya klaster di lingkungan sekolah, terutamanya di SMA 1 Kebumen.
“Kemarin sudah 100 persen. Namun kini kami ikuti kembali ke 50 persen. Hal ini juga dalam rangka mengantisipasi jangan terjadi klaster kasus yang ada di SMA 1 Kebumen,” tuturnya.
Selain itu, sekolah juga melakukan upaya pengetatan Protokol Kesehatan kepada semua warga sekolah. Yang kemudian, sekolah juga melakukan tracing dengan menggunakan Genose kepada para siswa, dewan guru dan staf sekolah.
Dimana, tracing tersebut dilakukan dua kali dalam seminggu yakni setiap Senin dan Selasa. Tujuannya adalah untuk bisa selalu memonitor perkembangan Kasus Covid 19 di lingkungan sekolah.
"Seandainya ada satu siswa yang terpapar, maka seluruh siswa di kelas tersebut akan dilakukan PJJ selama 5 hari dan siswa yang terpapar tersebut akan diistirahatkan selama 14 hari sesuai dengan ketentuan dari dokter,” ungkapnya.
Pihaknya menyebutkan, pembelajaran dilakukan selama 6 jam dalam seharinya dan satu jam pelajaran hanya dilakukan selama 45 menit. Sekolah juga meniadakan jam istirahat, bagi para siswa.
Selain itu, kantin sekolah ditutup, hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan yang biasanya sering terjadi. Begitu juga dengan ekstrakurikuler juga ditiadakan.
“Seminggu sekali kita bisa evaluasi ada perkembangan kasus apa tidak selanjutnya apabila ada perkembangan kasus kita akan tentukan kebijakan kebijakan yang berikutnya agar selalu terukur terstruktur dalam rangka mencegah penularan covid,” ucapnya. (mam)
