KOTA BANDUNG -- Pemda Provinsi Jawa Barat
berhasil mempertahankan predikat A pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2021. Sementara pada Reformasi Birokrasi,
Pemda Provinsi Jabar mendapat predikat BB.
Selain itu, seluruh kabupaten/kota di Jabar
tidak ada yang meraih predikat C pada evaluasi SAKIP 2021. Rata-rata
kabupaten/kota di Jabar meraih predikat B dan BB. Itu menunjukkan sudah semakin
baik dalam pelaksanaan kinerjanya.
Penyerahan hasil evaluasi SAKIP & RB
AWARD 2021 dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (5/4/2022) secara luring dan
daring.
Diserahkan oleh Sekretaris Menteri PANRB
Rini Widyantini dan Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto di Jakarta.
“Penyerahan hasil evaluasi yang bernama
SAKIP & RB AWARD 2021 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan
kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan
inovasi dalam tata kelola pemerintahannya,” ujar Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus
Purwanto.
Kegiatan penyerahan hasil evaluasi ini
merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja
dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.
Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah
menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil
yang nyata, birokrasi terus berbenah menuju terciptanya good governance.
Evaluasi reformasi birokrasi (RB)
diselenggarakan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan di seluruh aspek birokrasi
sehingga tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang ideal, bebas
dari KKN, kapabel, dan mampu memberikan layanan prima pada masyarakat, bisa
diwujudkan.
Sementara evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan untuk mengetahui apakah
kementerian/lembaga/pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas
dalam penggunaan anggaran.
Sesmen PANRB Rini Widyantini mengatakan
transformasi tidak bisa lepas dari reformasi birokrasi. Menurutnya, Presiden
Jokowi menyatakan pentingnya transformasi untuk menemukan cara yang cepat dan
tepat dalam menghadapi gejolak perubahan, tantangan dan peluang.
"Melalui inovasi untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik perlu komitmen nyata. Kami merasakan adanya
peningkatan komitmen ini, terutama pada pemda kabupaten dan kota,"
ujarnya.
Hal itu terlihat dari semakin banyak pemda
yang secara mandiri menyerahkan evaluasi kepada kementerian.(*/rls)
