 |
KEBUMENEKSPRES.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersifat inklusif. Ia mengatakan, baik Golkar, PAN, maupun PPP terbuka dengan partai manapun yang ingin bergabung. Menurut Airlangga, KIB membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh partai, termasuk partai non-parlemen.
"Semua termasuk. Jadi yang di parlemen maupun non-parlemen terbuka, karena sifatnya inklusif," ujar Airlangga di Jakarta, Senin (13/6/2022).
Saat ditanya soal calon presiden yang ingin diusung KIB, Airlangga mengaku belum ingin membahasnya. Ia mengatakan, pada waktunya nanti, KIB pasti akan mengumumkan pasangan calon yang akan diperjuangkannya di Pilpres 2024.
"Itu belum dibahas (pengusungan calon Presiden). Nanti dibahas pada waktunya," kata dia.
Airlangga menambahkan, KIB memiliki target yang ingin diraih baik secara jangka pendek, maupun jangka panjang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, target jangka pendek yang ingin dilakukan KIB yakni memberikan masukan terkait program pembangunan yang sedang berjalan dan akan dilakukan untuk pemerintah.
“Jangka panjang, tantangan Indonesia kan middle income trap, jadi harus dibuat program untuk bagaimana Indonesia bisa lolos dari middle income trap," tegas Airlangga.
Ketum Golkar juga menyatakan, partainya siap bekerja dengan siapapun yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo jika terjadi perombakan kabinet.
"Dengan semua siap. Di luar kabinet siap. Siap (Di dalam kabinet) bekerja dengan seluruh (anggota) kabinet," ujar Airlangga.
Golkar menegaskan perombakan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden. Namun, Airlangga mengaku tidak ada bocoran soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.
"Tanya kepada Presiden," kata Airlangga.
Beredar kabar, sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet Rabu (15/6). Partai anggota KIB, PAN disebut berpeluang kuat masuk kabinet.
PAN bahkan sudah diajak dan dikenalkan dalam kabinet pada Agustus 2021 lalu. Hingga saat ini, PAN yang menyatakan bergabung dengan pemerintah belum mendapat posisi dalam Kabinet Indonesia Maju.(*)
