(kebumenekspres.com) KABUPATEN TASIKMALAYA -- Pelaksana Harian
Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mencatat arahan Presiden Jowo Widodo agar
pemerintah daerah dalam belanja daerah memprioritaskan membeli produk dalam
negeri meskipun harganya lebih mahal dari barang impor.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan nilai
tambah kepada rakyat Indonesia, salah satunya penyediaan lapangan pekerjaan.
Demikian poin utama Presiden dalam Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2022 dengan
Tema "Kawal Produk Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri", yang diikuti
Uu Ruzhanul dari Rumah Singgah Wakil Gubernur Jawa Barat, di Kabupaten
Tasikmalaya, Selasa (14/6/2022).
Jokowi pun mengaku prihatin karena belanja
pemerintah daerah dan pusat masih kerap digunakan untuk barang impor. Padahal,
dana APBN dan APBD ditarik dari rakyat melalui pajak.
"Sedih, ini uang rakyat, uang yang
dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan,
dari bea ekspor, dari PNPB dengan cara yang tidak mudah, kemudian kita belanja
produk impor," ujar Jokowi, yang berada di Kompleks Istana Negara Jakarta.
Dengan memprioritaskan produk dalam negeri
maka diharapkan dapat menghadirkan nilai tambah bagi ekonomi rakyat. Kemudian
membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan juga efisiensi tanpa mengesampingkan
kualitas. Komitmen belanja produk dalam negeri dapat berpengaruh dalam menarik
investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Jokowi mencontohkan dalam pembelian alat
mekanik. Barang impor memang jauh lebih murah ketimbang yang ada di dalam
negeri. Namun, alangkah lebih baik bila memprioritaskan produk dalam negeri.
Ini karena mendorong nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
"Impor harganya Rp22,9 juta, yang
dalam negeri harganya Rp28 juta. Beli tetap produk dalam negeri, jangan
alasannya lebih murah, yang impor lebih murah, enggak. Terpaut sedikit tetap
beli yang produk dalam negeri, karena nilai tambah ada di dalam negeri,
lapangan kerja ada di dalam negeri, enggak ada alasan," tuturnya.
Kepala Negara menginstruksikan agar Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) terus mengawal realisasi komitmen pemanfaatan APBN dan APBD
untuk belanja produk dalam negeri.
“Ini yang harus dikawal, ini yang harus
diawasi dan saya minta ini betul- betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger
pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin
banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri,” katanya.
"Belanja produk dalam negeri harus
berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau
beli produk dalam negeri alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah,
kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali," tambahnya.
Presiden Jokowi pun mengapresiasi
pemerintah daerah yang sudah memiliki e -Katalog untuk memenuhi kebutuhan
pengadaan barang dan jasa.
