SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI segera mengambil keputusan terkait dugaan 347 gigabit data dari 21.000 perusahaan Indonesia dan perusahaan asing di Indonesia yang bocor di dunia maya.
"Mudah-mudahan Kementerian Kominfo pusat cepat-cepat mengambil keputusan untuk menghandle itu," kata Ganjar saat ditemui di kediamannya, Jumat (19/8/2022)
Ganjar menjelaskan, sejauh ini ia belum mendapatkan laporan apakah ada perusahaan di Jawa Tengah yang datanya diduga ikut bocor. Meski demikian ia sudah meminta kepada Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah untuk terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.
"Saya belum mendapatkan informasi itu yang ada dari Jawa Tengah. Tapi memang selalu menjadi perhatian dari sektor kita yang terkait. Dinas Kominfo itu selalu saya minta untuk komunikasi terus dengan pusat. Lalu kita juga bicara bagaimana model-model pengamanan yang terjadi, kalau sudah terjadi seperti itu apa yang musti dilakukan dan seterusnya," jelasnya.
Mengenai model-model pengamanan, lanjut Ganjar, selama ini sudah banyak yang dilakukan oleh Diskominfo Jawa Tengah. Khususnya terkait model sistem sesuai dengan teknisnya.
"Sudah ada dikerjakan. Umpama sekarang kita menyiapkan pusat datanya atau servernya kita siapkan. Terus kemudian secara teknologi, kawan-kawan sudah ada yang ambil kursus, ada yang membeli software, dan macam-macam yang kita hitung bahwa itulah yang terbaik," ujarnya.
Ia berharap semua yang sudah dilakukan itu dapat memberikan perlindungan data bagi masyarakat di Jawa Tengah. Setidaknya apabila terjadi kebocoran ada ahli yang bisa menangani dengan cepat
"Kita proteksinya bisa berlapis-lapis sehingga potensi bocornya lebih kecil. Seandainya itu masih bisa dibobol, setidaknya ada ahli yang bisa mengejar agar kemudian tidak bisa disalahgunakan," katanya.
Diberitakan bahwa data perusahaan-perusahaan di Indonesia diduga bocor di dunia maya. Hal itu terlacak dari postingan di dark web berjudul "347GB Confidential documents of 21.7K Indonesia Companies + Foreign Companies (branch)". Dal web itu diklaim ada sebanyak 347 gigabita dokumen penting dari 21.000 perusahaan Indonesia dan perusahaan asing yang bercabang di Indonesia. Diduga data yang bocor itu berisi kartu tanda penduduk (KTP), nomor pokok wajib pajak (NPWP) direksi dan komisaris, NPWP perusahaan, hingga kartu keluarga pemegang saham.(rls/wil)
