BREBES - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggencarkan penanganan dan pencegahan kasus stunting. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan beberapa program digagas untuk menangani stunting seperti Gubernur Mengajar, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, dan Jo Kawin Bocah. Menurutnya, program-program tersebut dapat diadopsi oleh bupati walikota di Jateng.
"Untuk penanganan stunting ada beberapa hal yang dilakukan Pemprov Jateng. Yang pertama adalah 'Gubernur Mengajar'. Ini pintu masuk kita ke kelas di sekolah-sekolah, kita tidak hanya mengajarkan pentingnya antikorupsi, tetapi juga menyampaikan program Jo Kawin Bocah, kita ajak siswa-siswi berembug mengenai persoalan-persoalan yang ada," kata Taj Yasin saat menyampaikan paparan percepatan penanganan stunting di Hotel Grand Dian Brebes, Kamis (25/8/2022).
Wagub menjelaskan, dengan mengadopsi program Gubernur Mengajar, bupati dan walikota diharapkan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan kepada para siswa tentang resiko pernikahan usia dini, stunting, serta pentingnya kesehatan bagi generasi muda, terutama kaum perempuan. Selain memberikan edukasi, para kepala daerah juga mengajak para siswa meminum vitamin untuk kesehatan.
"Kepada pak wakil bupati dan wakil wali kota nanti juga ikut program Bupati dan Wali Kota Mengajar, kemudian Dinas Kesehatan membawa pil kesehatan untuk diminum bareng-bareng. Selain itu juga dari BP3AKB menyampaikan Jo Kawin Bocah," katanya.
Selain program Gubernur Mengajar yang memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan pernikahan usia dini yang menjadi salah satu penyebab tingginya stunting, program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng juga merupakan program strategis mencegah stunting. Sebab melalui program 5 Ng tersebut, bidan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya diajak memantau kesehatan ibu hamil yang ada di tingkat rukun tetangga.
"Di setiap desa di Jateng terdapat 11-12 kader kesehatan. Itu kalau dijumlahkan dengan banyaknya desa di Jateng maka lebih dari 90 ribu kader kesehatan. Semuanya bergerak melaksanakan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, kemarin saat Covid-19 memang sempat terkendala. Tetapi saat ini mari kita gerakkan lagi dan didata lagi," pintanya.
Wagub menyebutkan, penanganan stunting tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, BKKBN, dan BP3AKB, tetapi juga harus bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkait rumah tidak layak huni dan jambanisasi, Badan Pendidikan, maupun OPD lain, serta pihak swasta. Semua saling bersinergi dan bergotong royong merencanakan dan melakukan aksi penanganan stunting.
Wakil Bupati Brebes, Narjo menjelaskan Pemkab Brebes telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga level desa. Tercatat sebanyak 4.572 personel TPPS yang tersebar di 17 kecamatan di Brebes. Dalam melaksanakan aksinya, TPPS bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah, TNI, Polri, Muslimat NU, Aisyiyah, Pramuka, TP PKK, dan organisasi masyarakat lainnya.
Disebutkan, berbagai aksi nyata sudah dilakukan Kabupaten Brebes sebagai daerah dengan kasus stunting tertinggi di Jateng. Antara lain pemberian makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil, anak sekolah, bantuan pemugaran rumah tidak layak huni, jambanisasi, pendampingan calon pengantin, dan edukasi kepada masyarakat terkait risiko pernikahan dini, pemanfaatan lahan pekarangan untuk penanaman sayuran dan budidaya ikan, serta program lainnya.
"Semua sudah bergerak bersama menangani stunting. Karena salah satu daerah prioritas penanganan stunting, Brebes mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat yang semula Rp. 5 miliar menjadi Rp. 14 miliar pada 2022. Dana bantuan dari pusat itu ada di BP3AKB, sehingga para camat dan kades silakan berkoordinasi dengan BP3AKB," jelasnya.(rls/wil)
