KEBUMENEKSPRES.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (19/09) sore di Jakarta. Pertemuan empat mata tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban, di ruang kerja Menko Airlangga. Pembahasan yang dilakukan keduanya, mengangkat isu seputar isu-isu global dan tantangan yang sedang dihadapi dunia, juga berbagai dinamika permasalahan nasional, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kemandirian ekonomi, ketahanan nasional, keamanan, dan perkembangan geopolitik dunia.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam ini, dibahas juga mengenai strategi dan sinergi antar kementerian untuk menghadapi situasi dunia yang tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian, seperti tantangan krisis pangan, energi dan keuangan, sebagai dampak dari konflik Rusai - Ukraina serta pandemi Covid-19 yang masih belum usai. Menko Airlangga menerangkan,”Saya menyambut baik kunjungan dari sahabat Saya, Bapak Prabowo Subianto, untuk membahas berbagai isu penting dan strategis di tingkat global, yang berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari isu ketahanan pangan, krisis energi, ancaman krisis keuangan di berbagai negara lain, serta sejumlah tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dunia.”
Kedua Menteri ini juga membahas lebih teknis terkait isu ketahanan pangan, terutama setelah Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo hari ini yang mengarahkan agar Para Menteri dalam kabinetnya terus menjaga ketahanan pangan, melalui peningkatan produktivitas di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor pangan. Presiden menginginkan agar neraca ketersediaan dan harga berbagai komoditas terjaga, seperti kedelai, cabai dan bawang merah agar bisa tetap terjaga sampai akhir tahun 2022. Selain itu, Presiden juga menyampaikan agar dapat mendorong peningkatan produksi kedelai nasional, sehingga kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 2,4 juta ton tidak 100 persen bergantung kepada impor. Menko Airlangga menerangkan, ”Presiden juga menginginkan agar petani bisa memproduksi kedelai, dan meminta BUMN untuk membeli dari petani dengan harga Rp 10.000 (per kilogram) sehingga harga yang sudah dijamin ini menjadi cukup menarik bagi petani agar mau menanam kedelai.”
Selain itu, Presiden juga mendorong penggunaan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau atau Genetically Modified Organism (GMO), agar produktivitas bisa meningkat. Harapannya, dengan GMO produksi kedelai bisa meningkat hampir 2 kali lipat, yaitu dari sekarang sekitar 1,6 - 2 ton per hektar menjadi 3,5 - 4 ton per hektar. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam, sehingga bisa meningkatkan produksi di dalam negeri dan mengurangi impor pangan.
Seperti diketahui bersama, Presiden Jokowi telah menunjuk Kementerian Pertahanan untuk turut membantu program food estate atau lumbung pangan nasional bersama kementerian lainnya. Dalam program food estate Kemhan di Kalimantan Tengah, lahan food estate ditanami singkong yang tentunya dapat diolah menjadi tepung, mie hingga sumber energi. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program yang lebih luas, tentunya akan dilakukan uji coba pada skala yang lebih kecil. Namun jika program ini telah berhasil, maka akan dilakukan dalam skala yang lebih luas di berbagai wilayah di Indonesia dengan tidak tertutup kemungkinan melibatkan badan usaha. Food Estate dapat dikembangkan sebagai pusat produksi cadangan pangan dari tanah milik negara, pengelolaan penyimpanan cadangan pangan untuk pertahanan negara, dan distribusi cadangan pangan ke seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, keduanya juga sepakat untuk terus saling bekerja sama sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2022 lalu, bahwa semua lembaga negara perlu untuk selalu waspada, selalu hati-hati dan selalu siaga di tengah kondisi dunia yang tidak menentu. Kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional, merupakan pilar paling penting dalam mewujudkan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia. (ekon)
