KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyatakan, tarikan atau pungutan di sekolah negeri ke depan harus diatur lebih jelas. Aturan yang jelas ini menjadi penting, agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.
Bupati menyampaikan, hingga saat ini masih dijumpai adanya tarikan di sekolah negeri yang dilakukan oleh Komite. Tarikan oleh komite, tegas Bupati, masih bisa dibenarkan. Bahkan, tidak bisa disebut sebagai pungutan.
Sebab hal itu sudah diatur dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016. Namun demikian, aturan tersebut juga menyatakan Komite hanya boleh melakukan tarikan dalam bentuk sumbangan secara sukarela. Artinya, jumlahnya tidak ditentukan secara sepihak
"Sumbangan ini kan tidak bisa ditentukan besarannya, dan harus melalui Komite, nah ini masih bisa dibenarkan karena ada dalam aturan Permendikbud No 75 Tahun 2016," ujar Bupati usai menggelar rapat dengan para kepala sekolah SD Negeri di Karanganyar, Kebumen, Selasa (20/9)
Sumbangan oleh Komite dilakukan lantaran ada beberapa kegiatan sekolah yang tidak tercover oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Uang sumbangan tersebut kata Bupati, juga disimpan di rekening komite bukan rekening sekolah.
"Komite ini untuk menunjang kemajuan sekolah. Apa sih kebutuhan sekolah yang belum tercover oleh BOS. Oh.. ternyata ada lomba dll. Nah ini kemudian dirangkum oleh Komite, dan dikumpulkan para wali siswa untuk diajak musyawarah. Sekolah mau mengadakan kegiatan ini. Apakah ada yang berkenan membantu, membantu kan terserah ada Rp2 ribu, Rp5 ribu, atau Rp10 ribu, nggak ada patokan," ucapnya.
Memang ke depan, lanjut Bupati, perlu diatur lebih rinci tentang mekanisme tarikan di sekolah agar ini tidak menjadi bias. Karena bagaimana pun, tarikan apapun di sekolah jika tidak memiliki aturan yang jelas bisa merugikan murid atau wali siswa. Terlebih pengawasannya lemah.
"Biar ini lebih jelas, nanti akan kita buat surat edarannya tentang tata caranya soal sumbangan tadi. Namanya sumbangan tidak ada paksaan, keluarga miskin juga tidak boleh ditarik, kegiatan peruntukannya juga jelas, serta pengawasan ini yang lebih penting," terang Bupati.
Sejauh ini sumbangan dari wali murid yang masih dibolehkan adalah dari Komite. Sementara guru atau kepala sekolah tidak dibolehkan untuk meminta tarikan terhadap siswa atau wali murid. Sementara itu, Komite Sekolah terdiri dari unsur orang tua/wali siswa yang masih aktif pada sekolah bersangkutan paling banyak 50 persen, tokoh masyarakat paling banyak 30 persen, dan pakar pendidikan paling banyak 30 persen.(fur)
