BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek langsung dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dialami oleh sopir angkutan kota (angkot). Dari pengecekan di pangkalan angkot Pasar Sunggingan, Kabupaten Boyolali, para sopir mengaku sudah kesulitan mendapatkan setoran sejak pandemi.
"Saya sebenarnya pengen ngecek dampak langsung pada angkutan yang kecil-kecil itu tetapi ternyata kalau angkutan yang kecil di Boyolali tadi pukulannya sudah tiga tahun. Jadi sejak zaman pandemi kemarin. Ini baru mau recovery terus ada kenaikan BBM," kata Ganjar usai bedialog dengan sopir angkot di pangkalan angkot Pasar Sunggingan, Boyolali, Kamis (8/9/2022).
Menurut Ganjar, sopir angkot dan tukang ojek, baik online maupun konvensional, memang harus menjadi perhatian dan masuk dalam perhitungan untuk mendapatkan bantuan dan kompensasi dari kenaikan harga BBM. Sebab mereka adalah kalangan yang juga mendapatkan dampak langsung dari kenaikan harga itu.
"Kalau kemudian sekarang ini mereka terdampak maka ini musti dihitung agar mereka bisa mendapatkan dukungan di awal. Mudah-mudahan nanti publik juga bisa menerima kondisi ini meskipun saya tahu ini tidak mudah," kata Ganjar.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan dana khusus untuk penanganan dampak inflasi dan kenaikan BBM. Di antara 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum Pemprov Jateng sebesar Rp 22.729.706.000. Sekitar Rp 17.979.456.000 untuk subsidi tarif Trans Jateng di enam koridor untuk bulan Oktober-Desember 2022.
Lalu ada anggaran penanganan dampak inflasi pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Jateng sebesar Rp 22.767.355.000. Dari anggaran ini, sekitar Rp 12.734.400.000 dialokasikan untuk bantuan sosial bagi 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojol di Jawa Tengah.
"Tugas saya sekarang mengamankan mereka bisa bekerja dengan baik, bisa mendapatkan rejeki yang insya Allah cukup dan kemudian stabilisasi harga-harga yang ada di lapangan," katanya.
Sebagai gambaran, sopir angkot di Boyolali tiap hari mengeluarkan uang untuk membeli BBM sekitar Rp150.000. Sementara sejak pandemi pendapatan mereka terus berkurang bahkan kesulitan mencari penumpang. Padahal mereka harus setor kepada pemilik angkot dan biaya perawatan kendaraan. Hal itu ditambah dengan harga BBM yang naik.
"Sejak pandemi sudah sepi. Jadi sebelum dan sesudah (BBM naik) tidak ada perbedaan. Masalahnya penumpang tidak ada. Kalau ada penumpang mungkin ada perbedaan untuk kenaikan tarif. Ini kalau kita naikkan tarif, yang (dikenakan tarif baru) tidak ada orangnya," ujar Syukur, koordinator sopir angkot yang mangkal di Pasar Sunggingan.
Syukur mengaku selama ini ia dan teman-teman sopir tetap bertahan menjalankan angkutan umum karena merasa punya tugas untuk mengantarkan masyarakat. Ia merasa kasihan kalau angkutan umum sampai tidak jalan karena masih ada yang mengandalkan angkutan umum.
"Tapi kalau kita jalan banyak ruginya, tapi saya bertahan terus supaya di Boyolali ini masih ada angkutan umum, walaupun memang pahit. Saya tetap jalankan selama pandemi sampai sekarang. Untuk kenaikan (tarif) belum bisa terealisasi," tuturnya.
Selain soal masalah penumpang yang sepi dan pendapatan menurun sejak pandemi, Syukur mewakili sopir angkot juga melaporkan kesulitan lain yang dialami. Ia meminta pemerintah agar lebih memerhatikan angkutan umum, baik berupa bantuan operasional dan sebagainya. Termasuk mempermudah dalam mengurus pajak bagi angkutan umum.
"Selama ini angkutan kota pajaknya saja susah karena semuanya masuk koperasi, (anggota) belum terverifikasi semuanya. Yang belum terverifikasi otomatis pajaknya masih tertunda. Itu prosesnya sulit dan itu tadi juga sudah saya sampaikan kepada Gubernur, mudah-mudahan besok ada tindak lanjut," katanya.
Terkait kesulitan pajak itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan akan langsung menindaklanjuti. Ia akan memberikan insentif dan pendampingan agar masalah administrasi itu tidak menjadi beban persoalan lain bagi sopir angkot.
"Maka kita kasihlah kompensasinya agar mereka lebih ringan. Kalau ada proses administratif apalagi mau pembayaran pajak, ya kalau perlu kita kasih insentif. Itu kan bayarnya ke Pemprov, nah nanti saya urus. Tadi saya minta nomornya agar di koperasi mereka bisa kita asistensi untuk mendapatkan kemudahan," tegas Ganjar.(rls/wil)
