SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak mahasiswa untuk turun ke lapangan dan mendampingi penyaluran atau pembagian bantuan kompensasi atau pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat. Ganjar mengaku siap memfasilitasi mahasiswa yang mau turun mendampingi masyarakat.
"Mahasiswa demo ke sana boleh nggak? Bentuk demonya mendampingi saat pembagian. Saya ajak anda, turun bareng saya. Siapa mahasiswa yang berani turun untuk mengawasi pembagian BLT? Saya undang Anda setelah ini, saya ajak turun. Demo Anda adalah untuk mengawasi, mengecek bahwa pembagiannya benar. Saya fasilitasi. Demo juga tetapi bentuknya lain," kata Ganjar saat hadir dalam Diskusi Panel Dinamika dan Strategi Menghadapi Dampak Pengalihan Subsidi BBM di Hotel Patra Jasa, Selasa (27/9/2022).
Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk mahasiswa dan perwakilan driver ojek online itu, Ganjar memaparkan sejumlah data mengenai dampak kenaikan BBM. Mulai dari penurunan PDRB yang diperkirakan sebesar 0,23 persen, perkiraan kenaikan kemiskinan Jawa Tengah sebesar 0,399 persen, penurunan konsumsi rumah tangga 0,31 persen, hingga dampak yang terjadi pada belasan ribu nelayan kecil, para petani, dan pelaku transportasi baik online maupun konvensional.
"Kita sampaikan secara terbuka, pengangguran akan naik, kemiskinan punya potensi meningkat, ekonomi ada kemungkinan memang menurun. Jadi situasinya nggak bagus. Lalu bagaimana kita merespons karena kondisinya harus direspons dengan baik maka ayo kita melakukan tindakan yang lebih jelas," kata Ganjar.
Menurut Ganjar aksi protes dan demonstrasi boleh-boleh saja dilakukan untuk menyampaikan aspirasi, asalkan tidak merusak dan saling menyakiti. Ia bahkan membuka ruang diskusi yang sangat lebar bagi semua kalangan. Baik mereka yang terdampak maupun yang membawa aspirasi masyarakat.
"Ada banyak yang bisa kita lakukan. Ini Polda kan kreatif ya, mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk bisa berdialog dan semua uneg-uneg dikeluarkan. Sekarang kita ajak, mau nggak dengan data yang saya berikan ini kawan-kawan bisa terlibat," jelasnya.
Misalnya, lanjut Ganjar, terkait driver ojek online maupun konvensional mau tidak membantu teman-temannya yang belum mendapatkan bantuan. Lalu ada kelompok-kelompok sasaran lain seperti industri kecil menengah, petani, dan nelayan. Juga ada bantuan kepada masyarakat kurang mampu.
"Siapa yang mau mendampingi? Mahasiswa di mana atau mau pilih yang mana? Ini ada kelompok dampingan. Mungkin ada yang interested ke petani, nelayan, UKM, ojek, atau barangkali mereka juga bisa mendampingi ke pembagian BLT yang bermasalah," katanya.
Ganjar secara terang-terangan akan siap memfasilitasi dan mendistribusikan mahasiswa yang mau mengambil tantangan untuk mendampingi masyarakat. Menurut Ganjar, pendampingan itu akan menjadi sebuah proses pembelajaran bagi mahasiswa untuk melihat praktik baik atau buruk yang ada di lapangan. Kemudian mahasiswa juga bisa memberikan masukan mengenai ide-ide untuk perbaikan atau pelaksanaan yang lebih baik.
"Kalau iya, saya akan distribusi. Silakan pembagian di sini tempatnya, mungkin ada posko mahasiswa untuk mendampingi pembagian BLT, itu keren. Nanti mahasiswa akan bisa melihat, satu perilaku korupsinya, kedua transparansi yang dilakukan, jangan-jangan menemukan governance yang baik betul, sehingga mereka akan bisa berbagi. Atau barangkali ide-ide dari mahasiswa juga bisa disampaikan, begini lho perbaikan yang bisa dilakukan, dan kalau itu mau saya akan berikan penugasan untuk berpartner dengan pemerintah daerah," tegasnya.
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan diskusi panel tersebut dilakukan setelah menggelar forum group discussion (FGD) di 18 daerah se-Jawa Tengah. FGD itu untuk menyikapi dampak dan perkembangan kenaikan BBM. Sebagai wadah diskusi bagi masyarakat, di mana di dalamnya ada mahasiswa, komunitas yang terdampak seperti ojol, organda, kelompok petani, kelompok nelayan, dan sebagainya, serta pemangku kepentingan.
"Diskusi panel ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk bersama mempunyai konsep sense of crisis. Jadi mempunyai solusi, menyiapkan, dan tanggap terhadap kebijakan," katanya.(rls/wil)
