KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Kemiskinan masih menjadi PR besar Kabupaten Kebumen hingga saat ini. Persoalan ini pun masih menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2024 mendatang.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 yang berlangsung di Pendopo Kabumian, Rabu (25/1/2023). Hadir kemarin, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Forkompimda, seluruh jajaran OPD, camat se Kabupaten Kebumen, BUMD, perwakilan LSM, serta tokoh masyarakat.
Bupati menyatakan, Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024 bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan di Kebumen untuk penyempurnaan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024.
"Yang perlu dipahami masyarakat bahwa program 2024, di awal tahun 2023 ini sudah mulai dibahas. Kita rembug bersama, mendengar masukan, aspirasi dan saran dari belbagai pihak (masyarakat), untuk arah pembangunan ke depan, agar jelas dan terukur," ujar Bupati.
Bupati menuturkan, pemerintah sampai saat ini masih mempunyai pekerjaan rumah yang besar, yakni pengentasan kemiskinan. Diketahui Kebumen masih menjadi salah satu kabupaten termiskin di Jateng, dan karenanya perlu mendapat perhatian lebih dalam proses pembangunan daerah ke depan.
"Kita memang masih termiskin, tapi Alhamdulillah penurunannya cukup besar 1,46 persen. Ini bagus, apabila kita konsisten sampai tahun 2024 Insya Allah kita akan terbebas dari kabupaten termiskin," terang Bupati.
Untuk itu, Bupati kembali menegaskan, program pemerintah ke depan yang menjadi skala prioritas adalah penguatan ekonomi. Menumbuhkan kembali daya beli masyarakat, memperbanyak investasi di Kebumen, untuk pembukaan lapangan kerja di belbagai sektor.
"Daya beli masyarakat kita ini masih lemah, apalagi disaat inflansi ini, perputaran uang di Kebumen ini tidak sekencang di kabupaten lain. Ini harus kita genjot lagi, kita ramaikan lagi, perbanyak event, gandeng investasi, dan kita dorong masyarakat berwirusaha," terangnya.
Untuk menggerakan ekonomi masyarakat, Bupati bahkan telah mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan seluruh ASN agar belanja kebutuhan pokok di pasar tradisional. Dengan begitu, masyarakat kecil ini bisa hidup, sekaligus menekan inflansi.
Sebab, kata Bupati, penanganan kemiskinan tidak cukup dengan hanya memberikan bantuan. "Bahwa bantuan itu tetap kita berikan, tapi itu bukan solusi utama pengentasan kemiskinan. Inflansi ini harus kita tekan dengan menghidupkan kembali pasar tradisional," terangnya.
Selain, pengentasan kemiskinan, pembenahan infastruktur juga masih menjadi salah satu fokus utama. Di tengah minimnya anggaran APBD, pemerintah berupaya membangun infrastruktur jalan, jembatan dengan meminta bantuan dari Pemerintah Pusat.
"Kita sudah mengusulkan 13 perbaikan ruas jalan di Kebumen kepada Kementerian PUPR. Kemudian kita mengusulkan empat pembangunan jembatan ke BNPB yang rusak karena bencana. Kita tidak boleh berpangku tangan meski anggaran terbatas. Lebih baik menebar kail, walau hanya satu yang dapat, dari pada tidak sama sekali," tandasnya. (fur)
