KEBUMEN (kebumenekspres.com) - Ketua DPC Partai Gerindra Kebumen yang baru, Solatun angkat bicara soal adanya para kader yang meminta penundaan pergantian pengurus. Manuver para kader soal penolakan ini, disebut 'mengada-ada".
"Sesuai data di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) jumlah Kepengurusan PAC Gerindra hanya kisaran 60 persen dari 26 kecamatan di Kebumen. Data yang berada di SIPOL tentunya adalah yang resmi dan diakui," katanya ditemui di Kantor DPRD Kebumen, Rabu kemarin (1/3/2023).
Pernyataan Solatun ini menanggapi adanya sejumlah kader yang berkumpul di rumah Agung Prabowo di Kecamatan Petanahan, Minggu lalu.
Dalam kesempatan itu, kubu Agung Prabowo yang juga Ketua DPC Gerindra sebelumnya, menyebut ada 22 dari 26 Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerindra Kebumen keberatan terkait dengan adanya pergantian Pengurus DPC Jelang Pemilu 2024.
Sebagai pernyataan sikap, mereka membuat petisi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Partai Gerindra.
“Ya kalau klaimnya jumlahnya segitu juga tidak apa-apa. Tentunya banyak faktor ya, dan tidak hanya satu faktor. Namun sesuai SIPOL data PAC di Kebumen kisaran 60 persen dari 26 kecamatan yang ada di Kebumen,” kata Solatun
Pihaknya yang didampingi Bendahara Bambang Supardjo juga menjelaskan hingga kini masih ada beberapa “pocongan” yang masih menjadi pengurus partai. Artinya yang bersangkutan sudah meninggal tetapi masih terdaftar di SIPOL menjadi pengurus.
“Kemarin oleh DPD Provinsi juga dijelaskan, mbok sebulan ganti tiga atau empat kali kepengurusan itu adalah hal yang wajar. Karena partai ini dari atas kebawah. Tidak Muscab atau Musyawarah Pemilihan Ketua,” ungkapnya.
Selain itu, jelas Solatun, dalam SK juga tidak disebutkan priodenisasi atau kapan masa jabatan selesai. Hanya disebutkan mulai kapan SK berlaku. Sehingga dapat pula sewaktu-waktu diganti atau terdapat SK Baru.
“Saya tidak tahu sampai kapan menjabat. Sehingga saya juga siap kalau sewaktu-waktu diganti. Tiga bulan atau satu bulan apapun itu siap. Adapun SK yang diterimanya sekarang, itu sudah sah legal formalnya,” paparnya.
Terkait dengan KPU yang nantinya akan berpedoman pada SK dari DPP yang diterima KPU Daerah melalui KPU RI, Solatun menegaskan akan patuh dengan semua Keputusan DPP. Apapun SK yang diserahkan DPP kepada KPU RI pihaknya akan mematuhinya.
“Saya tidak pernah meminta untuk menjadi ketua. Saya ditunjuk dan menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Letnan Jenderal TNI (Purn) H Prabowo Subianto,” jelasnya.
Pihaknya membenarkan ada beberapa pengurus yang mengundurkan diri. Terkait dengan hal tersebut pihaknya berharap dapat bergabung kembali. Namun kalau memang tidak mau menjadi pengurus tentunya akan diganti.
“Benar ada pengurus yang kini telah berpindah partai. Ini disebabkan data kepengurusan ini disusun sebelum pihak terkait mengunsurkan diri. Sebab ini sudah disusun dari tahun sebelumnya,” paparnya.
Kepada semua Pengurus dan Anggota Partai, Solatun berpesan agar bersatu padu untuk bersama-sama membesarkan Ppartai Gerindra. Sehingga Gerindra bisa menang dan Prabowo menjadi Presiden. (mam)
