KEBUMEN(kebumenekspres.com)-Anggota Komisi C, DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PPP Nurul Hidayah menyebut antusias masyarakat Kebumen dalam membayar pajak cukup tinggi. Meski demikian, pendapatan yang dikelola pemerintah tidak mungkin mampu membiayai seluruh keinginan masyarakat.
Hal itu disampaikan saat menggelar acara sosialisasi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Mexolie Hotel Kebumen, Senin (13/3/2023). Hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kebumen Aden Susilo. Selain itu hadir juga Anggota DPRD Kebumen fraksi PPP Wahid Mulyadi, Agus Hamim, Pairi, Halimah, serta kader PPP di Wilayah Kebumen.
“Kami melihat antusias masyarakat Kebumen dalam membayar pajak luar biasa cukup tinggi. Nah, ini lah yang menjadi alasan kenapa sosialisasi ini kami gelar di Kebumen. Kalau di Jawa Tengah pendapatan pajak paling besar dari Kendaraan bermotor,” tuturnya.
Nurul mengatakan, meski pendapatan daerah dari pajak cukup tinggi, namun belum mampu membiayai seluruh keinginan masyarakat. Ini lantaran, seluruh penggunaan anggaran harus melalui persetujuan dari berbagai pihak. Selain itu, keinginan masyarakat juga berbeda-beda.
"Sebagai contoh terkait bantuan sosial. Ada sebagian masyarakat yang menginginkan bansos distop karena bisa meninabobokan, tapi di sisi lain, ada juga yang memang sangat membutuhkan. Belum lagi ada yang kepingin jalannya mulus daln lainnya. Dengan ini harapanya masyarakat sadar bahwa kebutuhan belanja tidak memungkinkan untuk bisa menutup semuanya,” ungkapnya.
Nurul mengatakan, dengan kegiatan tersebut nantinya akan dijadikan bahan masukan pokok pikiran DPRD. Termasuk mengkaji potensi riil pendapatan dan penataan aset agar memiliki validitas data yang baik. Terutama aset yang dimiliki pemerintah agar tidak diklaim pihak lain.
“Target kami dari kegiatan ini, yakni mempunyai kajian potensi riil pendapatan dan aset betul-betul tertata. Selain itu mempunyai validitas data yang tinggi, sehingga aset pemerintah tidak bisa dimiliki oleh pihak lain,” paparnya.
Kepala BPKPD Kebumen Aden Susilo menyampaikan Pajak terbesar yang disumbangkan ke Kas Daerah Kebumen terbanyak masih dari sektor PBB. Dimana, dari target Rp 54.035.000.000 justru mampu terealisasi Rp 56.649.407. 691 atau 105 persen.
“Kami ucapkan terimakasih untuk warga masyarakat Kebumen yang taat membayar pajak. Karena dengan pajak pembangunan di Wilayah Kebumen bisa berjalan dengan baik. Karena dari sekian banyak sektor lain, pajak PBB masih sebagai penyumbang terbesar pajak,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Kebumen Wahid Mulyadi menilai secara umum Aset Pemerintah Kabupaten Kebumen belum tertata dengan baik. Menurutnya, ini merupakan perkara yang berat karena aset harus terregister secara administrasi. Harapannya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan serta manfaat bagi masyarakat.
“Untuk itu, kami berharap tahun ini ada perubahan perda tentang aset dan pengelolaan barang milik daerah sesuai aturan yang baru,”ucapnya. (mam)
