SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap membantu pemenuhan kebutuhan para penyandang, maupun yang terdampak dari HIV/AIDS. Di antaranya melalui dukungan anggaran.
Hal itu disampaikan Ganjar setelah mendengarkan usulan dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Jawa Tengah, saat Musrenbang Provinsi dalam rangkaian penyusunan RKPD 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (13/4/2023).
IPPI merupakan organisasi yang menaungi dan mendampingi para perempuan penyandang dan yang terdampak HIV/AIDS.
"Kami mendampingi anak-anak dengan HIV/AIDS, dan perempuan yang saat ini mengalami masalah. Salah satunya kekerasan terhadap perempuan dan stunting," ucap perwakilan IPPI Jateng, Ririn Hanjar Susilowati.
Dalam kesempatan itu, Ririn mengatakan selama ini pemerintah daerah, khususnya dinas terkait sudah memberikan dukungan. Namun, dukungan dari pemerintah daerah belum maksimal.
"Anak-anak kami masih banyak yang mengalami gizi buruk. Saat ini, anak-anak mengkonsumsi obat dewasa yang dianggarkan dari APBN. Itu diracik, lalu diminumkan ke anak-anak. Kami butuh obat untuk anak iya, dan pemenuhan gizi anak-anak," tuturnya.
Termasuk perlindungan untuk para perempuan dan siapa pun yang terlibat dalam komunitas tersebut. Sebab, para perempuan di komunitas juga mendapat intimidasi dan belum mendapatkan perlindungan.
Usulan tersebut langsung direspon Gubernur Ganjar. Dia meminta IPPI agar segera memberikan data, jumlah penderita dan yang terdampak, serta kebutuhan yang harus dipenuhi.
"Nanti saya anggarkan. Ini Musrenbang barangkali akan jadi mata anggaran baru karena kasus ini," ucap Ganjar.
Ditemui usai acara, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan siap membantu kebutuhan dari kelompok rentan. Ganjar mengatakan, usulan seperti ini tidak mungkin muncul tanpa keikutsertaan kelompok rentan dalam Musrenbang.
"Ini kan masukan yang tidak terlalu intens untuk kita omongkan. Yang selalu kita omongkan berapa jalan rusak, berapa gedung harus dibangun, sangat maskulin," ujarnya.
Melalui dinas terkait, Ganjar akan memeriksa ketersediaan anggaran untuk kasus tersebut. Apabila anggaran sudah tersedia, bisa langsung diberikan, atau membuka mata pos anggaran baru dalam penyusunan RKPD 2024.
"Kalau kami melihat kondisinya seperti itu, ya langsung kami anggarkan saja. Jangan-jangan, memang mata anggaran untuk mengcover itu sudah ada. Tapi, kalau belum ini bisa menjadi masukan untuk mata anggaran baru, agar kami menyelesaikan program mereka," tegasnya.
Musrenbang Provinsi ini merupakan tahapan dari penyusunan RKPD 2024. Dari hasil Musrenbangwil di enam eks karesidenan se-Jateng, tercatat ada 514 usulan prioritas dari total 35 kabupaten kota.
Dari 514 usulan prioritas tersebut, usulan terbanyak adalah usulan Prasarana Jalan dan Jembatan sebanyak 239 usulan. Kemudian, usulan terbanyak kedua adalah usulan sarana prasarana kesehatan sebanyak 39 usulan.
Proses panjang ini, kata Ganjar, semata-mata untuk memastikan RKPD yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Maka juga butuh endurance dari pemangku keputusan. Kenapa, maka kita tungguin, maka jangan ditinggal pergi. Harus ada yang menunggui sampai akhir. Artinya, ini sesuatu yang penting dilakukan. Sebab, kalau tidak nanti komplainnya di tengah," ujarnya.
Ganjar juga senang karena dalam penyusunan RKPD 2024, kelompok masyarakat sangat aktif memberikan masukan. Dengan demikian, program yang disusun dalam RKPD tidak fokus pada hal maskulin, misalnya persoalan infrastruktur.
"Ini yang penting untuk kami dengarkan dan mudah-mudahan setelah rangkuman dari enam titik, sekarang masuk ke provinsi. Segera kami buatkan program untuk kami deliver ke DPRD untuk kami bahas, sekalian kami ambil keputusan politik," tandasnya. (*)
