SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan surat keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan kepada empat Penjabat (Pj) kepala daerah di Jawa Tengah. Ganjar berpesan, agar semua Pj bupati dan wali kota agar dapat menjaga integritas dan kondusifitas wilayah. Selain itu, juga menyiapkan transisi kepala daerah pada pemilu mendatang.
Empat Pj bupati dan wali kota yang menerima perpanjangan masa jabatan antara lain, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, Pj Bupati Batang Lani Dewi Rejeki, Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, dan Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng Noegroho Rachmadi.
SK perpanjangan masa jabatan Pj bupati dan wali kota diserahkan Gubernur Ganjar Pranowo kepada empat penjabat kepala daerah itu di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (22/5/2023).
"Saya mengingatkan untuk jaga integritas dan mereformasi birokrasi. Maka dua tahun, kalau kemudian kemarin satu tahun mereka oke, lalu ini diperpanjang, maka tahun kedua saya minta lebih masif lagi mendorong pemerintahannya bisa melayani dengan baik dan menjaga integritas," kata Ganjar usai menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan pj bupati dan wali kota.
Integritas dan reformasi birokrasi kembali ditekankan Ganjar kepada para Pj Bupati dan Walikota karena itu yang menjadi harapan masyarakat. Rapor keempat penjabat kepala daerah itu selama satu tahun menjabat dapat dinilai bagus sehingga mendapatkan perpanjangan dari Menteri Dalam Negeri.
Untuk itu, dalam satu tahun ke depan mereka diminta tidak takut melakukan tindakan ekstra dalam hal reformasi birokrasi, serta menyikat habis budaya korupsi dan pungli.
"Sekali lagi, menjaga integritas ini, ya layanan bagus, ya tidak pungli, ya tidak korupsi. Ini saya ingatkan betul-betul karena itu yang menjadi harapan masyarakat. Jadi 'mboten korupsi, mboten ngapusi' itu benar-benar sampai ke bawah," tegas Ganjar.
Di luar itu, Ganjar juga memberikan catatan kepada penjabat kepala daerah terkait beberapa persoalan yang membutuhkan akselerasi. Di antaranya tentang kemiskinan ekstrem, stunting, dan ekonomi lokal. Selain itu, Ganjar juga mengingatkan agar penjabat kepala daerah tidak bergaya hidup mewah.
"PR-nya masih banyak, ada kemiskinan ekstrem, stunting, dan ekonomi lokal. Saya ingatkan juga agar tidak ada gaya hidup mewah, jangan sok pamer. Berikan yang terbaik selama menjabat," katanya.
Hal lain yang ditekankan Ganjar kepada para Pj bupati dan wali kota adalah terkait kondusifitas wilayah dan persiapan Pemilu 2024, untuk transisi kepala daerah. Dalam hal ini sinergitas dengan Forkopimda harus dijaga. Baik dari sisi anggaran, maupun keamanan.
"Tugasnya adalah menyiapkan transisi, jadi nanti ada pemilu nasional, musti menyelenggarakan. Pemilu di level kabupaten/kota, karena akan ada pilkada. Tugasnya menyiapkan, biasanya anggaran. Ini perlu berembug dengan DPRD, menjaga kondusifitas, menyiapkan calon-calon, termasuk netralitas dan sebagainya. Itu sebenarnya tugas mereka dalam kondisi melakukan transisi ini," kata Ganjar.(*)
