YOGYAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali menorehkan prestasi. Ganjar mendapat penghargaan sebagai The Best Governor 2023 bidang Leading Sustainability, GCG and Innovation for BPD yang diselenggarakan Infobank Group.
Penghargaan itu diberikan langsung CEO Infobank, Eko Supriyanto kepada Ganjar dalam acara Top BUMD 2023, Visi Kepala Daerah Terhadap BUMD di Hotel Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis (11/5/2023).
"Penghargaan ini kami berikan kepada kepala daerah yang mendorong keberlangasungan serta transformasi bank daerah di Indonesia. Tidak semua kepala daerah mendapatkan penghargaan ini, kami pilih dengan riset dan melibatkan tim independen," kata Eko.
Penghargaan untuk Ganjar diberikan karena dianggap mampu memajukan BPD Bank Jateng dengan baik. Di tangan Ganjar, BPD Bank Jateng mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus menciptakan Good Corporate Governance (GCG) di bank pelat merah itu.
Selain itu, Ganjar juga dinilai berhasil melakukan inovasi pada Bank Jateng. Di antaranya adalah program bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM.
"Dengan program ini, Jateng berhasil menjadi penyalur KUR terbesar se-Indonesia tahun 2022 lalu," tambahnya.
Selain Ganjar, ada enam gubernur lain yang mendapat penghargaan The Best Governor dengan kategori berbeda-beda. Di antaranya Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Kalimantan Barat Surarmidji, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Sumsel Herman Deru dan Gubernur Bali Wayan Koster. Hadir langsung dalam kesempatan itu adalah Gubernur DIY dan Gubernur Kalimantan Barat.
"Saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. Tentu ini hasil kerja keras kawan-kawan, bagaimana Good Corporate Governance bisa diwujudkan dan bagaimana inovasi kreasi juga dilakukan. Sehingga, BPD bisa makin manfaat buat rakyat," kata Ganjar.
Selain mendapatkan penghargaan, Ganjar juga diminta menjadi pembicara dalam forum itu. Ganjar menceritakan pengalamannya selama hampir 10 tahun menjadi gubernur, saat menangani bank daerah.
"BPD itu tidak akan bisa lincah kalau talinya diikat kencang. Siapa yang mengikat, ya pemegang saham. Para kepala daerah seperti saya ini," jelasnya.
Jika kepala daerah selaku pemegang saham terlalu mengikat dan melakukan intervensi, maka BPD lanjut Ganjar tidak akan maju. Belum lagi, adanya praktik kotor dalam dunia perbankan, yakni korupsi.
"Pengalaman 10 tahun saya mendampingi kawan-kawan pengelola bank daerah, saya tegaskan yang di luar kebijakan tidak boleh (diintervensi). Maka kemudian, hal-hal yang sifatnya mengganggu, kami turun tangan sendiri. Sehingga, GCG bisa berjalan," pungkasnya.(*)
