SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkomitmen memberi kemudahan pembayaran pajak bagi masyarakat. Senin (19/6/2023), Ganjar meluncurkan aplikasi Samsat Budiman yang menjangkau para wajib pajak yang ada di desa.
Samsat Budiman atau Badan Usaha Digital Mandiri ini adalah upaya baru yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sumberdaya pelayanannya. Program Layanan Samsat Budiman adalah layanan online berbasis website yang memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan pelayanan pajak.
Melalui layanan yang dikelola BUMDes ini, masyarakat yang hendak membayar pajak tidak perlu datang ke kantor samsat yang biasanya jaraknya lumayan jauh. Mereka cukup datang ke gerai Samsat Budiman di Kantor BUMDes. Selain itu, jam buka gerai pun lebih fleksibel yakni dari pagi hingga malam hari, sehingga sangat membantu masyarakat dalam membayar pajak.
Salah satu Samsat Budiman yang terbaik pada pelaksanaannya adalah BUMDes di Desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. BUMDes itu sudah melayani pembayaran pajak sejak 15 November 2022 lalu.
“Apa pak komplain yang biasanya diterima dari masyarakat?,” tanya Ganjar saat berdialog dengan pengelola BUMDes, Kusnadi.
“Komplainnya terkadang dari WP (wajib pajak) lama menunggu, jadi mungkin jaringan, komplain lain ga punya uang tapi mau (bayar) pajak. Dari Samsat Budiman memberikan dana talangan,” kata Kusnadi.
Ditemui usai acara, Ganjar mengharapkan melalui Samsat Budiman bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sebab keberadaanya memberikan kemudahan masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak.
“Ini cara baru sehingga target pendapatannya tercapai, mereka merasa teringankan. Terima kasih banyak desa yang sangat kreatif kemudian mereka punya BUMDes yang bagus, lalu coba kita kerjasamakan sebagai sebuah kekuatan untuk sumberdaya yang sampai di ujung-ujung,” jelasnya.
Ganjar juga senang karena beberapa BUMDes yang jadi mitra Samsat Budiman berinovasi untuk memudahkan para wajib pajak. Salah satunya memberikan dana talangan kepada pembayar pajak yang sudah jatuh tempo tapi tidak memiliki cukup uang. Dana talangan itu kemudian dicicil oleh wajib pajak.
“Rata-rata cicilannya mereka cicil satu bulan lunas. Ini menurut saya kreatif banget,” ujarnya.
Selain meningkatkan pendapatan daerah, Ganjar berharap kesadaran masyarakat membayar pajak juga terus meningkat. Apalagi berdasarkan data dari Bapenda saat ini terdapat 7.329 BUMDes tersebar di Jawa Tengah yang potensial untuk turut serta.
“Sehingga target-target pendapatan kita jauh lebih baik sehingga nanti bisa kita berikan kembali kepada masysrakat untuk pembangunan yang lebih cepat, lebih merata dan coveragenya jauh lebih banyak lagi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengingatkan kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam bidang ini. Khususnya di pelayanan agar tidak mempersulit para wajib pajak.
“Saya titip pada semuanya, terutama soal KTP. Ini masyarakat mau bayar pajak lho, jangan dipersulit,” tegasnya.(*)
