JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menekankan pentingnya investasi sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Sebab sampai saat ini, kesenjangan pendidikan masih belum sepenuhnya teratasi.
"Jadi kalau Presiden Jokowi hari ini memberikan alokasi cukup besar untuk infrastruktur dan sudah cukup bagus basilnya, maka berikutnya harus dialihkan pada pendidikan," kata Ganjar.
Selama 13 tahun waktu Indonesia mengalami bonus demografi lanjut Ganjar bukan waktu yang panjang. Sehingga, investasi besar-besaran harus dilakukan di sektor itu.
"Maka sudah, gelontorin aja gede-gede, sehingga fasilitas sekolah ada, infrastruktur bagus, semua anak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan dan guru juga diperhatikan kesejahteraannya," jelasnya.
Sampai saat ini lanjut Ganjar, kesenjangan pendidikan masih terjadi. Dengan sekolah sistem zonasi, terlihat jelas bahwa area blank spot masih banyak terjadi di Indonesia.
"Itu yang harus diisi agar tidak senjang. Akses pendidikan kurang harus dibuatkan fasilitas agar semua bisa mengakses, orang tidak mampu diberi beasiswa, yang tidak mau sekolah bisa dibuatkan sekolah virtual. Banyak tindakan afirmatif yang bisa dilakukan," jelasnya.
Keputusan politik menurut Ganjar menjadi penting. Maka ketika ia menjabat sebagai Gubernur Jateng, ia membuat SMK Jateng. Sekolah gratis berkonsep boarding school yang khusus untuk anak miskin.
"Dan hasilnya sangat bagus, anak-anak lulusan SMK Jateng itu sekarang bisa bekerja, menjadi tukang punggung keluarga dan mengangkat keluarganya dari kemiskinan," ucapnya.
Investasi pendidikan itu lanjut Ganjar harus dilakukan dengan cepat. Dengan bonus demografi yang saat ini sudah terjadi, maka pendidikan adalah salah satu cara yang harus dibenahi.
"Ini harus cepat. Menurut saya ini tidak terlalu sulit. Hanya butuh kemauan untuk melakukan itu," pungkasnya.
Acara Belajaraya yang digelar di Pos Bloc diikuti oleh seluruh insan yang peduli pendidikan di Indonesia. Selain Ganjar, acara itu juga menghadirkan pembicara lain yakni Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.(*)
