SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan sebanyak 33.060.300 liter air bersih untuk mengatasi masalah kekeringan di musim kemarau ini. Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana melalui Kepala BPBD Jateng, Bergas Catur Sasi Penanggungan, mengatakan terdapat 32 kota/kabupaten yang dilaporkan mengalami kekeringan.
"Dari 35 kabupaten kota yang terdampak, yang perlu air bersih ada 32 kabupaten/kota, di 850 desa. Kemudian yang paling tinggi desanya ada di blora, grobogan, demak, pati, purbalingga," kata Bergas saat dikonfirmasi, Minggu (17/9/2023).
Bergas menambahkan, penyaluran air bersih sudah dipersiapkan sejak bulan Mei. Kata dia, distribusi terus dilakukan ke wilayah terdampak. Selain disiapkan melalui APBD kota/kabupaten, penyaluran air bersih juga mendapat dukungan dari CSR berbagai pihak.
"Di awal sudah dipersiapkan, seperti di Grobogan, Blora, Sragen, Klaten sudah mempersiapkan diri. Sampai hari ini masih belum ada masalah," imbuhnya.
Upaya penyaluran air akan terus disiagakan hingga nanti memasuki awal musim penghujan. Kata dia, berdasar laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperkirakan Bulan November sudah memasuki awal musim penghujan.
"Namun ini masih jalan September dan nanti masuk Oktober. Semoga nanti bulan November sudah masuk awal musim penghujan," imbuhnya.
Untuk mengantisipasi hingga bulan November, terang Bergas, BPBD Jateng telah mencadangkan sebanyak 80 unit tangki air untuk penyaluran air.
"Kami cadangkan di wilayah yang rawan artinya dari sisi anggaran tidak banyak csr juga tidak banyak," tandasnya.
Disinggung soal kendala penyaluran air, Bergas mengaku tidak ada kendala berarti saat proses pengiriman air. Meski demikian, ia mengimbau masyarakat agar saat mendapat suplai air dari pemerintah maupun CSR, bisa menyiapkan tempat tandon air terpadu.
Ia menjelaskan, jika tandon air terpadu berkapasitas besar sudah ada, pengiriman air akan lebih cepat. Namun apabila masyarakat hanya menggunakan ember untuk penampungan air, maka penyaluran air akan memakan waktu lama dan pengiriman air ke wilayah lain bisa tersendat.
"Selebihnya, ya kami minta masyarakat tetap menghemat penggunaan air bersih. Selain itu, apabila ada CSR dari pihak-pihak lain, kami harap bisa berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota setempat," imbuhnya.(*)
