KEBUMEN-Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Pemilu 2024 mendatang, beberapa komunitas masyarakat telah banyak yang melakukan deklarasi sebagai dukungan kepada salah para Calon Presiden (Capres). Bahkan beberapa partai politik pun kini mulai mengkrucut untuk memberi dukungan kepada para calon presiden.
Lantas bagaimana sikap NU yang notabenenya merupakan Ormas Keagamaan terbesar di Indonesia. Apakah secara organisasi akan memberikan dukungan kepada salah satu Calon Presiden atau mempunyai sikap lain.
Saat disinggung mengenai hal tersebut Ketua PCNU Kebumen Drs KH Moh Dawamudin MAg menyampaikan terkait dengan Pilpres 2024 mendatang sikap PCNU Kebumen tegak lurus sesuai dengan arahan Ketua Umum (Ketum) PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
“Menjelang Pilpres 2024 Warga NU, untuk tetap menjaga persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tegak lurus sesuai dengan arahan Ketum PBNU Gus Yahya,” tuturnya, Selasa (05/09/2023).
Dijelaskannya, arahan dari Ketum PBNU Gus Yahya yakni NU itu tidak ada urusannya dengan persoalan "pencapresan". Sebab pencapresan itu merupakan urusannya partai politik, bukan urusannya NU.
Dengan demikian PCNU Kebumen mengajak dan menghimbau kepada seluruh Pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap konsentrasi dalam berhidmah di NU dan tidak terseret ke arus hiruk-pikuk tarikulur pencapresan.
Dalam hal ini gunakanlah hak pilihnya dengan baik, sesuai dengan pilihannya masing-masing. Berbeda pilihan itu merupakan bagian dari dinamika politik dan konsekwensi dari demokrasi. Untuk itu jangan sampai adanya perbedaan justru memicu perpecahan di masyarakat.
“Arahan dari Ketum PBNU Gus Yahya ini disampaikan pada acara silaturahmi dan Ngaji Bareng tentang Perkum NU bersama Ketum PB NU, PCNU dan MWC NU se eks Karesidenan Kedu pada 16 Agustus 2023 lalu. Acara digelar di Aula PCNU Kabupaten Magaleng,” paparnya.
KH Dawam juga menambahkan ini sesuai dengan Hasil Muktamar ke 27 di Situbondo pada tahun 1984. Dimana NU menegaskan gerakannya tidak lagi berkhidmah lewat jalur politik praktis dan lebih mengutamakan melakukan gerakan sosial keagamaan, pembinaan masyarakat untuk tegak dan kejayaan NKRI, atau lebih dikenal dengan istilah “NU kembali ke khittah 1926”.
“Dalam persoalan politik PBNU telah memberi pedoman yang jelas lewat Muktamar NU ke 28 tahun 1989 di Ponpes Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Ini kemudian dikenal dengan istilah "9 Pedoman Politik Warga NU,” tegas Ketua PCNU Kebumen KH Dawamudin. (mam)
