KEBUMENEKSPRES.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima sebanyak 55 ribu usulan atau masukan program selama proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2024.
“Sampai saat ini, masukan yang kami terima itu sekitar 55 ribu
lebih, tentunya ini akan kami pelajari, kemudian akan kami kelola
masukan-masukan ini,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat kegiatan
Musrenbang Provinsi Jateng 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang,
Senin, 29 April 2024.
Usulan tersebut masuk dalam website resmi s.id/
Musrenbang_RKPD2025. Total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan usulan
tersebut sekitar Rp 50 triliun.
Namun, Nana mengatakan, dengan
mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, maka usulan
harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai kepentingan daerah.
“Dalam musrenbang ini, kami tentunya mendasari kebijakan
rancangan RPJPD 2025 – 2045. Kemudian kita juga mendasari visi dan misi
presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian kita mendasari juga program
prioritas Provinsi Jateng yang sudah dilaksanakan,” jelasnya.
Musrenbang ini juga melibatkan berbagai institusi maupun elemen
masyarakat, mulai dari DPRD, akademisi, bupati/ wali kota, hingga forum – forum
masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi
(Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan, agar pemerintah daerah jeli
menentukan skala prioritas.
“Semakin kita punya kejelian mempunyai skala prioritas, maka
semakin tujuan dan target program prioritas kita akan tercapai,” katanya pada
saat hadir dalam Musrenbag Provinsi Jateng.
Ia menilai, sejumlah capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah selama
ini tergolong baik. Provinsi Jateng meraih predikat A dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Demikian pula untuk capaian
reformasi birokrasinya. Bahkan, untuk indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) mendapat predikat memuaskan.
Sementara untuk capaian indikator makro, 90% mengalami
peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia naik 0,59 dari semula 72,80 di tahun
2022 menjadi 73,39 di tahun 2023. Angka kemiskinan turun 0,16 persen dari
semula 10,93% di tahun 2022 menjadi 10,77% di tahun 2023.
Seiring turunnya angka kemiskinan, angka pengangguran juga turun
0,44 persen. Pada tahun 2022, angka pengangguran 5,57% dan di tahun 2023
menjadi 5,13%. Inflasi juga terkendali. Pada 2022, angka inflasi mencapai
5,63%, di tahun 2023 menjadi 2,89%. Untuk kemiskinan ekstrem, berhasil
menurunkan 1,11% dari sebelumnya 1,97% di tahun 2022.(*)
