Bupati Kebumen Sebut Tahu "Dalang" di Balik Tudingan Forjasi Soal E-Katalog Sarat Kecurangan

KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto angkat bicara soal tudingan  Forum Jasa Kontruksi (Forjasi) Kebumen yang menyatakan proses tender dinilai sarat kecurangan. Bupati mengungkap adanya tendensi dan motif tertentu dari Forjasi dalam kejadian ini. 

Dalam hal ini, ujar Bupati, Forjasi dinilai telah memanfaatkan kegiatan  Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi dengan tema "Pengkaji Teknis Kelayakan Bangunan Gedung" yang digelar Dinas PUPR Kebumen, di Hotel Mexolie, pada Selasa 28 Mei 2024.

Bupati Arif Sugiyanto menjelaskan, kegiatan Dinas PUPR itu bukanlah proses lelang tender proyek, melainkan sosialisasi dan wadah bagi para kontraktor soal adanya aduan dan keluhan para pengusaha yang sedang mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

Namun, oleh Forjasi acara tersebut kemudian "dipelintir".

“Itu mis komunikasi, cara pandang yang berbeda, yang mengatasnamakan Forjasi pikirnya untuk membahas pelaksanan sebuah tender lelang proyek. Itu tidak. Tetapi itu acara DPUPR (soal) adanya aduensi aduan terhadap perizinan PBG yang sangat berat untuk membayar konsultan."

"Maka dari situ DPUPR mengumpulkan (para pengusaha jasa konstruksi) untuk memfalisitasi dan untuk sosialisasi itu. (Namun pada kenyataannya) itu sudah dipelintir. Ada orang yang mau memanfatkan kegiatan tersebut dan saya sudah tau siapanya,” jelas Bupati saat ditemui Ekspres di sela- sela kegiatan di Buluspesantren, didampingi Kapolres Kebumen, AKBP Recky Roberto, Kamis (30/5/2024).

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kebumen Joni Hernawan menjelaskan soal ditundanya acara pertemuan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi dengan tema di Hotel Mexolie, pada Selasa 28 Mei 2024.

Menurut Joni, kegiatan tersebut dalam rangka mendorong para pelaku jasa konsultan memiliki kompentensi atau lisensi sebagai konsultan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gedung karena saat ini dalam proses pengurusan izin usaha dibutuhkan PBG atau SLF.

Pembinaan ini dilakukan untuk merespon keluhan masyarakat terkait perizinan PBG atau SLF yang dirasakan terlalu mahal biayanya pada komponen jasa konsultan, sehingga diharapkan dengan bertambahnya konsultan yang memiliki kompetensi/lisensi terkait PBG/SLF gedung menjadikan iklim usaha jasa konsultan semakin kompetitif dan biayanya lebih murah. 

"Jadi kegiatan kemarin bukan membahas metode pemilihan penyedia Ekatalog. Tapi kita ingin agar keluhan mahalnya jasa konsultan PBG dan SLF gedung direspon oleh pelaku jasa konsultan untuk mengembangkan bisnisnya. Ini peluang bisnis jasa yang baru dan masih terbuka. Sehingga di satu sisi perizinan berusaha akan semakin kompetitif dan investasi akan lebih berkembang,” ujar Joni dalam keterangannya, Rabu 29 Mei 2024. 

Ia mengungkapkan, jasa konsultan PBG atau SLF yang punya lisensi/kompetensi di Kabupaten Kebumen masih sangat sedikit. Kondisi ini dapat menyebabkan biaya jasa konsultan tersebut menjadi mahal, seperti yang dikeluhkan para pemilik apotek pada saat silaturahmi dengan Bupati di Mexolie hotel pekan lalu. 

Dan pada saat itu kata Joni, Bupati Arif menyampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR yang hadir untuk melakukan upaya agar bagaimana biaya untuk pembuatan PBG/SLF tidak membebani perizinan usaha.  "Kenapa mahal? Karena jasa konsultas PBG di Kebumen masih sedikit, jadi persaingan tidak kompetitif, tidak seimbang antara supply and demand nya sehingga harga jadi mahal, niatnya kemarin di Mexolie mau membahas soal itu," tuturnya.

Namun demikian dari berbagai masukan karena kegiatan tersebut menyangkut persoalan perizinan maka Perangkat Daerah yang membidangi perizinan yaitu DPMPTSP dan Dinas PUPR selaku pengkaji teknis sebagai fasilitator atau narasumber saja.  “Kami tunda akhirnya dan akan kami koordinasikan dengan OPD yang membidangi perizinan,” ujarnya. (fur)

Berita Terbaru :

Mei 30, 2024