Tak Hanya Pejabat ASN, Kades Disebut Ikut "Bermain" Dalam Proses Rekrutmen Satpol PP Kebumen

KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Dugaan pemerasan dalam proses rekrutmen Satpol PP Kebumen sepertinya bakal melebar. Ini setelah Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyebutkan keterlibatan pihak lain selain oknum ASN

Kali ini, Bupati menyebut ada keterlibatan oknum kepala desa (kades) yang ikut kongkalingkong praktek haram tersebut.

“Ada PNS dan kepala desa yang terlibat, datanya sudah dikantongi,” ujar Bupati yang juga Mantan penyidik Polri itu, Kamis (30/5/2024) malam.

Bupati Arif menyebut, sang oknum kepala desa ini punya peranan meminta uang kepada anggota Satpol PP. Nominalnya pun lumayan, Rp 20 juta.

Tak hanya itu, para oknum ini juga mengancam dan menakut-nakuti para korban untuk tidak membocorkan dan melaporkan kasus ini. 

“Jadi ada kepala desa yang minta Rp 20 juta, korbanya cerita ditakut-takuti untuk tidak melapor,” jelas Bupati Arif.

Bupati yang juga pensiunan Brimob itu kembali menegaskan bakal membersihkan dan membawa semua oknum yang terlibat dugaan kasus pemerasan ini ke ranah hukum hingga meja hijau.

Terlepas dari itu, Bupati Arif mengaku cukup sedih dan miris melihat kejadian ini. Bagaimana tidak. Di tengah upaya gencarnya menegakan hukum dan memberantas pola-pola lama yang banyak mengarah ke tindakan korupsi yang merugikan masyarakat, kasus semacam ini masih saja terjadi

Tentu, Bupati tak ingin image Kebumen sebagai sarang koruptor akibat OTT KPK 2016 silam, kembali melekat di Kebumen ini.

Adanya tekad membuat Kebumen yang bersih sekaligus manglingi itu pula yang selama ini diwujudkan Bupati dalam kebijakannya. Seperti misalnya kebijakan merotasi pejabat. Selain untuk penyegaran, ujar Bupati, kebijakan rotasi ini juga untuk memutus tindakan-tindakan yang mengarah ke hal-hal negatif dan meminimalisir praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

“Kenapa sering ada rotasi pejabat itu untuk penyegaran, pejabat itu dimanapun harus siap, siap untuk melayani masyarakat,” jelasnya.

Dalam misi pertama pasangan Arif-Rista yakni Good Goverment dan Open government sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris, dalam seluruh proses. "Jelas sekali yang utama adalah, pelayanan terbaik untuk masyarakat, Bupati dalam misi pertama good goverment, dengan cara keterbukaan, ada masalah seperti ini kita open saja," jelasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan pemerasan ini diungkap Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto. Kepada awak media, Bupati menyampaikan ia menerima aduan dari seorang ibu yang anaknya ikut rekrutmen masuk Satpol PP dan harus membayar Rp 30 juta.

Menindaklanjuti hal itu, Bupati langsung memanggil Kepala Satpol PP Kebumen, Inspektorat Kebumen dan anggota Satpol PP yang dimintai sejumlah uang pada proses masuk.  Hasilnya mengejutkan. Bupati menyebut, dugaan pemerasan itu dilakukan oleh PNS dibawah jajarannya. Bahkan pelaku adalah figur pejabat.

Tak hanya soal mengetahui siapa pelaku yang meminta uang, Bupati juga menemukan fakta lain. "Semula aduannya dugaan pemerasan itu Rp 30 juta, namun setelah diusut nominalnya ditafsir mencapai 70 juta rupiah." ujarnya Bupati. (fur)

Berita Terbaru :

Mei 30, 2024