Semakin hari, dunia kian menyaksikan perubahan radikal dalam kondisi iklim, yang menimbulkan
kerugian ekonomi dan dampak sosial yang parah. Aktivitas ekonomi perusahaan dianggap sebagai salah satu kontributor utama kerusakan lingkungan dan perubahan iklim negatif. Hal ini meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap tanggung jawab dan kinerja lingkungan perusahaan. Selain itu, pemegang saham di seluruh perusahaan dunia menjadi lebih peduli dalam berinvestasi pada bisnis yang beretika, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Pendorong utama korupsi di tingkat negara adalah tingkat dan laju perkembangan ekonomi, kekuatan institusi politik, ataupun keaktifan serta daya tanggap masyarakatnya. Hal ini terjadi karena fakta bahwa perilaku etis atau tidak etis individu dan perusahaan dibentuk oleh norma-norma sosial dan didasarkan pada institusi formal dan informal. Sistem hukum memiliki dampak utama pada tingkat korupsi yang tersedia di negara tertentu sehingga semua orang dapat melihat bahwa di negara-negara dengan sistem hukum yang efektif dan penegakan hukum yang baik, pelaku suap maupun korupsi biasanya dilacak dan dihukum.
Skandal korupsi bisnis menunjukkan bahwa korupsi merupakan fenomena global yang mengancam negara berkembang dan maju. Suap dan korupsi dapat dianggap sebagai perilaku sosial yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab karena adanya konsekuensi destruktif dari suap dan korupsi terhadap bisnis, masyarakat, dan perekonomian. Banyak perusahaan telah berkomitmen terhadap kebijakan anti-suap dan korupsi untuk mengurangi prevalensi praktik-praktik ini dalam organisasi
mereka. Perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk mengurangi risiko suap dan korupsi. Misalnya, mereka dapat mengadopsi kode etik dan etika, menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk melaporkan dan menangani kasus korupsi, dan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan tentang pentingnya kebijakan Anti Bribery and Corruption Commitments (ABCC).
keberadaan komite CSR dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan menerapkan kebijakan anti-suap dan korupsi secara efektif. Komite CSR dapat memberikan umpan balik dan rekomendasi yang berharga untuk perbaikan manajemen perusahaan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan anti-suap dan korupsi perusahaan diterapkan secara efektif dan selaras dengan tujuan lingkungannya,
Selain itu, inisiatif dan standar anti-korupsi internasional memberikan rekomendasi bagi perusahaan bahwa untuk menangani risiko korupsi, perusahaan harus menyiapkan rencana manajemen risiko, yang mencakup masalah pencegahan, evaluasi, dan pemantauan korupsi. Untuk meminimalkan risiko korupsi, program anti-korupsi harus mencakup standar tertinggi dari kesadaran korupsi, yang harus diteruskan oleh manajer puncak kepada semua karyawan dan sesuai dengan itu dipenuhi dalam kontrak pemberi kerja.
Pengungkapan dan penyebaran informasi diperlukan untuk memastikan implementasi program anti-korupsi yang efektif. Semua informasi yang relevan harus disediakan di situs web perusahaan, termasuk program pencegahan korupsi, kode etik, prosedur dan rekomendasi pencegahan korupsi, termasuk laporan tentang implementasi program anti-korupsi. Perusahaan kini harus memiliki standar anti-korupsi sebagai sarana pendukung utama untuk mencapai tujuan dan prinsip CSR lainnya yang pada akhirnya, mitigasi risiko korupsi harus menjadi prioritas bagi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Implementasi standar anti-korupsi yang efektif dapat dipastikan oleh Global Compact and Global Reporting Initiative dan inisiatif internasional lainnya yang mengharuskan perusahaan untuk menangani risiko korupsi dan melaporkan praktik serta seberapa jauh pencapaian mitigasi korupsi mereka.
