KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, kembali menjadi sorotan publik terkait laporan harta kekayaannya. Pasalnya bukannya naik, harta kekayaan orang nomor satu di Kebumen ini justru malah menyusut drastis.
Data yang diperoleh dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan adanya penurunan signifikan pada total harta kekayaan Bupati sejak pertama kali menjabat pada 2019 sebagai wakil bupati.
Berdasarkan LHKPN yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total harta kekayaan Arif Sugiyanto pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp22,5 miliar.
Namun, angka tersebut terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. Pada LHKPN terbaru yang dilaporkan pada akhir tahun 2023, total harta kekayaannya tercatat hanya sebesar Rp16,6 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp5,9 miliar.
Menanggapi hal ini, Arif Sugiyanto menjelaskan bahwa penyusutan harta kekayaannya tersebut dikarenakan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional selama menjalankan tugas sebagai pejabat publik.
Ia mengaku tidak mengambil gaji sebagai bupati dan memilih untuk menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana, serta donasi ke Palestina.
“Karena memang kas uang saya gunakan untuk operasional. Gaji nggak saya ambil, saya berikan ke masyarakat,” ungkap Arif Sugiyanto di Pendopo Kabumian, Jumat 6 September 2024.
Arif Sugiyanto termasuk salah salah satu pejabat yang konsisten dalam melaporkan LHKPN setiap tahunnya tepat pada tanggal 31 Desember. Meskipun harta kekayaannya terus menyusut, ia mengaku merasa bahagia karena bisa memberikan pengabdian terbaiknya kepada masyarakat Kabupaten Kebumen.
“Kita bicaranya bukan masalah tekor, ini adalah sebuah bentuk pengabdian. Pengabdian itu pasti perlu uang untuk operasional,” tegasnya. LHKPN Sejak 2019 Arif Sugiyanto pertama kali melaporkak LHKPN ke KPK saat menjabat Wakil Bupati Kebumen pada 2019, saat itu harta kekayaanya mencapai Rp22,5 miliar.
Kemudian, saat sudah menjabat Bupati 2021, harta kekayaanya yang dilaporkan dalam LHKPN berkurang menjadi Rp21,3 miliar, menyusut lagi pada 2022 menjadi Rp19,39 miliar, dan terbaru 2023 menjadi Rp16,6 miliar . (fur)
