 |
| Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat membuka acara pelatihan "Literasi Digital Sektor Pemerintahan" di Hotel Gets Semarang, Kamis, 3 Oktober 2024. |
KEBUMENEKSPRES.COM, SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerjanya untuk menguasai literasi digital, guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Kita (ASN) harus menjadi leader untuk meningkatkan literasi digital. Kita harus lebih dulu melek teknologi digital, karena tanggung jawab kita melayani masyarakat secara cepat, tepat, akurat, dan murah," ujar Sumarno saat membuka acara pelatihan "Literasi Digital Sektor Pemerintahan" di Hotel Gets Semarang, Kamis, 3 Oktober 2024.
Sebab, di era yang serba digital, sumber daya manusianya juga harus menguasai perkembangannya. Namun demikian, para ASN juga diminta bijak dalam penggunaan teknologinya.
Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kecakapan ASN dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta bijak dalam menggunakan teknologi infomasi.
Apalagi, lanjut Sumarno, di momentum Pilkada ini, penggunaan teknologi digital juga rawan digunakan untuk melakukan pelanggaran. Ia mencotohkan, tindakan yang dilakukan oleh ASN dalam menunggah, membagikan, atau menyukai konten di media sosial mengenai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon.
Oleh karenanya, dengan penguatan literasi digital, seluruh ASN di Jateng dapat menjaga netralitas pada pilkada serentak 2024.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Slamet Santoso mengatakan, literasi digital sektor pemerintahan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kecakapan individu dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komukiasi (digital skills), etika dalam menggunakan ruang digital (digital ethics), keamanan di ruang digital (digital safety), serta budaya bermedia digital (digital culture).
Menurut dia, literasi digital memiliki peran penting dalam mencegah individu terpapar berita hoaks, ideologi radikal, dan tindak kriminal, yang merupakan salah satu ancaman ketahanan nasional.
“Dari hasil beberapa lembaga survei, pengguna internet saat ini mencapai 80 persen dari total populasi penduduk di Indonesia,” ujarnya. (*)
